Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOORDINATOR Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumatra Utara Saut Boangmanalu menegaskan agar jajarannya sebagai pengawas Pemilu menjaga moralitas dan integritas.
"Bahwa pesta demokrasi yang tinggal beberapa hari lagi menuntut Bawaslu untuk mempersiapkan diri dalam hal kesehatan, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kerja serta tetap menjaga moralitas dan integritas sebagai Pengawas Pemilu," kata Saut dalam keterangannya, Kamis (1/2).
Petugas PTPS tegas Saut harus menjaga etika dan moralitas serta integritas selaku penyelenggara dengan tidak tidak terlibat politik praktis dalam mendukung partai politik tertentu dimanapun berada.
Baca juga : Menjadikan Bawaslu Kompas Integritas
"Dengan menjaga sikap yang berkaitan dengan masalah-masalah moralitas dan integritas. Menjauhi praktek-praktek penyakit sosial seperti judi, mabuk-mabukan dan lainnya dengan dsenantiasa menunjukkan sikap-sikap yang bisa dipercaya publik," jelasnya.
Untuk itu dalam waktu dekat ungkap dia akan melakukan pembekalan atau menggelar bimbingan teknis kepada pengawas Pemilu sebagai bekal tugas mereka di lapangan.
Selain itu, tambah dia kolaborasi antar lembaga baik internal maupun eksternal juga harus semakin intensif dilakukan agar segala hal kendala yang terjadi dapat segera teratasi lebih cepat. (Z-6)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved