Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOORDINATOR Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumatra Utara Saut Boangmanalu menegaskan agar jajarannya sebagai pengawas Pemilu menjaga moralitas dan integritas.
"Bahwa pesta demokrasi yang tinggal beberapa hari lagi menuntut Bawaslu untuk mempersiapkan diri dalam hal kesehatan, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kerja serta tetap menjaga moralitas dan integritas sebagai Pengawas Pemilu," kata Saut dalam keterangannya, Kamis (1/2).
Petugas PTPS tegas Saut harus menjaga etika dan moralitas serta integritas selaku penyelenggara dengan tidak tidak terlibat politik praktis dalam mendukung partai politik tertentu dimanapun berada.
Baca juga : Menjadikan Bawaslu Kompas Integritas
"Dengan menjaga sikap yang berkaitan dengan masalah-masalah moralitas dan integritas. Menjauhi praktek-praktek penyakit sosial seperti judi, mabuk-mabukan dan lainnya dengan dsenantiasa menunjukkan sikap-sikap yang bisa dipercaya publik," jelasnya.
Untuk itu dalam waktu dekat ungkap dia akan melakukan pembekalan atau menggelar bimbingan teknis kepada pengawas Pemilu sebagai bekal tugas mereka di lapangan.
Selain itu, tambah dia kolaborasi antar lembaga baik internal maupun eksternal juga harus semakin intensif dilakukan agar segala hal kendala yang terjadi dapat segera teratasi lebih cepat. (Z-6)
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved