Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumatra Utara Saut Boangmanalu menegaskan agar jajarannya sebagai pengawas Pemilu menjaga moralitas dan integritas.
"Bahwa pesta demokrasi yang tinggal beberapa hari lagi menuntut Bawaslu untuk mempersiapkan diri dalam hal kesehatan, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kerja serta tetap menjaga moralitas dan integritas sebagai Pengawas Pemilu," kata Saut dalam keterangannya, Kamis (1/2).
Petugas PTPS tegas Saut harus menjaga etika dan moralitas serta integritas selaku penyelenggara dengan tidak tidak terlibat politik praktis dalam mendukung partai politik tertentu dimanapun berada.
Baca juga : Menjadikan Bawaslu Kompas Integritas
"Dengan menjaga sikap yang berkaitan dengan masalah-masalah moralitas dan integritas. Menjauhi praktek-praktek penyakit sosial seperti judi, mabuk-mabukan dan lainnya dengan dsenantiasa menunjukkan sikap-sikap yang bisa dipercaya publik," jelasnya.
Untuk itu dalam waktu dekat ungkap dia akan melakukan pembekalan atau menggelar bimbingan teknis kepada pengawas Pemilu sebagai bekal tugas mereka di lapangan.
Selain itu, tambah dia kolaborasi antar lembaga baik internal maupun eksternal juga harus semakin intensif dilakukan agar segala hal kendala yang terjadi dapat segera teratasi lebih cepat. (Z-6)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved