Babel Wajibkan Penerima BBM Bersubsidi Bayar Pajak 

PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mewajibkan penerima bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi harus membayar pajak kendaraan, guna meningkatkan pendapatan asli daerah itu.

"Penerima solar bersubsidi yang belum membayar pajak kendaraan dua hingga tiga tahun terakhir tidak berhak menerima BBM tersebut," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA seperti dilansir dari Antara, Rabu (31/1).

Ia mengatakan penerima BBM bersubsidi wajib membayar pajak akan segera dikoordinasikan dengan Pertamina, agar kebijakan ini dapat segera diterapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 2024 yang meningkat 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga : Cegah BBM Langka, Ojol Minta Pembatasan Penggunaan BBM Bersubsidi

"Kami berharap penerima solar subsidi ini untuk membayar pajak kendaraan, lalu perbaharui kartu BBM subsidi, sehingga berhak menerima subsidi dari pemerintah," katanya.

Ia mengatakan masyarakat wajib pajak ini tentunya akan meningkatkan PAD untuk mempercepat pembangunan seperti jalan dan fasilitas umum lainnya.

"Setahu saya orang ganteng taat pajak dan tidak membayar pajak kurang ganteng," ujarnya.

Baca juga : Penjualan Capai 16 Ribu Unit Mobil, SEVA Cetak GMV Senilai Rp 8,4 Triliun

Ia menyatakan PAD Provinsi Kepulauan Babel dari sektor pajak 2023 mencapai Rp889,7 miliar, atau hampir 30 persen PAD disumbang dari pajak kendaraan bermotor, balik nama motor, alat berat, air permukaan, pajak rokok sementara sisanya pajak dana transfer dan perimbangan.

"Hasil-hasil pembangunan di Babel ini berasal dari pajak. Oleh karena itu, masyarakat harus disiplin membayar pajak untuk meningkatkan pembangunan daerah ini," katanya.

Menurut dia, dalam meningkatkan PAD dari pajak kendaraan ini, Pemprov Kepulauan Babel juga meminta masyarakat memiliki kendaraan plat nomor polisi luar daerah untuk segera membalik namakan kendaraan ke Bangka Belitung.

Baca juga : Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Direncanakan Naik Mulai 2025

"Kendaraan luar daerah yang bertebaran dan berusaha di Bangka Belitung, tetapi tidak bayar pajak di daerah ini, sehingga diharapkan segera balik nama kendaraan untuk menambah PAD daerah ini," katanya. (Z-6)