Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KAPOLDA Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengajak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdiskusi untuk menentukan titik-titik tempat pemungutan suara (TPS) yang aman bagi masyarakat saat pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024.
"Jangan kita paksakan daerah yang sudah rawan kita taruh lagi di daerah rawan karena akan berisiko bagi keselamatan petugas baik aparat keamanan maupun petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara)," kata Kapolda dalam keterangan tertulis, Rabu (24/1).
Sebelumnya, Mathius memaparkan ada 12 kabupaten di Papua yang masuk kategori rawan konflik Pemilu 2024. Ke-12 kabupaten itu ialah Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo.
Baca juga: Yoakim Mujizau Tolak Tudingan Mobilisasi Demo Tolak Blok Wabu
Mathius menyebut Polda Papua akan mengantisipasi agar apa yang terjadi saat Pilkada sebelumnya tidak berulang pada Pemilu 2024. Kemudian, dia mengimbau perlunya mengurangi penggunaan sistem noken.
"Karena sistem ini dianggap sebagai pemicu terjadinya konflik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa," kata Mathius dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Juli 2023.
Baca juga: Bawaslu Pulihkan Tiga Caleg PKS yang Sebelumnya Dicoret KPU
Mathius mengatakan dalam sistem noken, para pelaku politik dapat merebut suara yang tersisa. Dia mengharapkan hal ini bisa menjadi perhatian serius bagi keamanan dan keselamatan masyarakat. "Karena mereka merebut sisa suara para pelaku politik ini," ujar jenderal bintang dua itu.
Terkahir, dia meminta pemerintah daerah setempat bersama Komisioner KPU dan Bawaslu untuk dapat mengontrol Daftar Pemilih Tetap. Pemilihan Umum serentak ini digelar pada Rabu, 14 Februari 2024. "Kalau bisa pemilu dilakukan one man one vote atau satu orang satu suara," ucap Mathius. (Z-3)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
90 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi perlu dicermati selama tujuh hari ke depan atau hingga hari H Pilkada.
Begitupun dengan daerah-daerah kepulauan, distribusi logistik menggunakan speedboat dan kapal laut.
Prajurit yang diterjunkan juga untuk membantu program-program pemerintah terkait percepatan pembangunan.
KETUA Umum PB IDI Adib Khumaidi mengimbau IDI di daerah untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terkait dengan potensi bencana.
Bawaslu mengategorikan 5 provinsi dan 84 kabupaten/kota sebagai rawan tinggi selama tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung Pilkada Serentak 2024
Lima provinsi rawan tinggi saat Pilkada 2024, yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved