Rocky Gerung: Aksi Tolak Dinasti Politik di 35 Provinsi Tuntutan Menuju Impeachment Jokowi

PENGAMAT politik Rocky Gerung, menyoroti aksi serentak ribuan mahasiswa dari 899 kampus yang menolak politik dinasti, Kamis (11/1).

Rocky menilai aksi tersebut mengonfirmasi bahwa para mahasiswa ternyata tidak puas dengan keadaaan dan merasa bahwa pilihan-pilihan yang tersedia sebenarnya direkayasa oleh rezim Jokowi.

“Jadi kelihatannya kampus dengan akal sehatnya ingin memperlihatkan bahwa kami tidak diam. Kami justru muak. Kami tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini sebenarnya energi untuk memperkuat posisi-posisi oposisi,” kata dia dalam tayangan video di akun YouTube Rocky Gerung Official,

Baca juga: Mahasiswa Tuntut Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Rocky menilai, mahasiswa udah tiba pada kesepakatan bahwa politik dinasti merupakan upaya Jokowi untuk menghalangi proses demokrasi yang sehat terjadi di Indonesia.

“Jadi kelihatannya kalangan kampus ini betul-betul tiba pada semacam kesepakatan bahwa politik dinasti ini adalah upaya Jokowi untuk mengistimewakan seseorang yang adalah anaknya (Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka). Itu buruknya, di ujung kepemimpinan Pak Jokowi, demokrasi memburuk,” tandas Rocky.

Baca juga: Pemakzulan Jokowi, Istana: Hanya Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2024

Kegelisahan mahasiswa juga dinilai Rocky karena Jokowi secara jelas dan sadar memanfaatkan dirinya sendiri sebagai presiden untuk menguasai lahan politik demi kepentingannya.

“Jadi saya kira dorongan moral dari para mahasiswa itu merupakan tuntutan untuk diteruskan prosesnya melalui MPR untuk impeachment (pelengseran). Jadi saya kira itu logika gerakannya. Cuma dengan cara melengserkan Jokowi, dinastinya berhenti. Jadi paradigmanya disusun oleh mahasiswa dan dalil-dalilnya ditentukan oleh sistem politik,” kata Rocky menambahkan.  

Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan masih ada pihak-pihak yang menggunakan narasi pemakzulan di tahun politik untuk kepentingan politik elektoral.

"Saat ini kita tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan presiden untuk kepentingan politik elektoral," kata Ari Dwipayana. (Ant/P-3)