Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat, hingga akhir 2023 ini, ada sembilan perusahaan tambang di wilayah Luwu Timur menguasai lahan konsesi seluas 98 ribu hektare. Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin menilai, jika luas lahan konsesi tersebut memperparah krisis iklim.
"Krisis iklim itu adalah cermin dari semakin buruknya lingkungan hidup kita, dan ketika kita melihat ada kerusakan lingkungan yang semakin buruk maka itu adalah cermin dari kebijakan (konsesi) negara kita," tungkap Amin, Selasa, (2/1).
Khusus krisis iklim di Sulsel, aktivis Walhi melihat tidak adanya perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup di Sulsel melalui kontrol terhadap izin konsesi.
Baca juga: KPK Telaah Laporan Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
Amin mengungkapkan, bukti-bukti krisis iklim jelas terlihat, seperti gagal panen, krisis air, sampai pemadaman listrik bergilir. "Itu adalah potret, itu adalah situasi nyata krisis yang kita alami. Bagaimana kita tidak mengalami pemadaman listrik? Kalau PLTA yang menjadi punggung kelistrikan itu airnya habis, karena PLTA yang memerlukan air di gunung itu airnya habis oleh karenanya hutan-hutan kita dihilangkan," ungkapnya.
Akibat dari krisis iklim ini, aktivis Walhi memprediksi tahun 2024 nanti akan ada 3 masalah besar di Sulsel. Pertama, masalah kemiskinan ekstrem diakibatkan meluasnya kerusakan lingkungan yang semakin masif.
"Kedua, bencana ekologis yang bisa saja ini menelan korban lebih banyak di tahun-tahun sebelumnya. Kita punya data bahwa di DAS (daerah aliran sungai) Walanae sudah rusak parah dan Jokowi tidak pernah perhatikan di Sulsel, mungkin karena suaranya anjlok di Pemilu 2019 jadi tidak ada perhatian untuk pemilihan lingkungan hidup," jelas Amin.
Baca juga: Krisis Iklim Picu Kekerasan Anak, DPR: Tegakkan Aturan
Kemudian ketiga, menurut Amin, hadirnya tipologi masalah baru di kawasan pesisir laut antara lain migrasi iklim. Masyarakat di kawasan pesisir, jelas Amin, terpaksa pindah ke tempat lain yang lebih aman.
"Dan itu mulai nampak sedikit demi sedikit, pulau-pulau kecil Makassar, Pangkep dan Barru sudah mulai pindah ke pulau Nusa Tenggara Timur dan Barat, ke Kalimantan, ke Morowali untuk cari hidup. Dan itulah cara survive masyarakat untuk bisa menghadapi masalah perubahan iklim," lanjut Amin.
Walhi Sulsel tidak lagi menaruh harapan kepada pemerintah saat ini, baik di daerah bahkan di pusat untuk bisa memberi solusi konkret untuk persoalan lingkungan. Mengingat, kata Amin, banyak kepala daerah saat ini hanya berkapasitas sebagai pejabat sementara.
"Kemudian di tingkat Pemerintah pusat itu kan Jokowi, dan tahun depan kan otomatis diganti, dan lima tahun terakhir ini tidak ada kebijakannya soal perbaikan lingkungan, jadi harapan kita di masyarakat yang nanti pada Pemilu 2024 itu bisa memilih pemimpin yang punya rekam jejak baik," tambah Amin.
(Z-9)
Studi ungkap letusan vulkanik Franklin dan pelapukan batuan cepat 720 juta tahun lalu memicu peristiwa Snowball Earth yang membekukan seluruh planet.
Tahun 2023 catat gelombang panas laut terbesar dan terlama. Fenomena ini rusak ekosistem, ganggu perikanan, dan jadi sinyal titik balik iklim.
Penelitian ungkap lahan gambut Amazon Peru berubah dari penyerap karbon menjadi netral karbon akibat cahaya berlebih dan penurunan muka air.
ICJ mengeluarkan putusan bagi negara-negara untuk saling menggugat terkait perubahan iklim.
Indonesia menghadapi ancaman krisis planetari, termasuk perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
INDONESIA memperkuat posisinya menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 yang ditegaskan dalam Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berupaya mengatasi tantangan IPM Sulawesi Selatan yang saat ini berada di angka 72,13 (data BPS 2024).
Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan IDAI menyelenggarakan kegiatan edukatif bertajuk “Gerakan Membaca Buku KIA, Membangun Generasi Emas.
Pemprov Sulsel luncurkan Program Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk layani daerah terpencil seperti Selayar dan Pangkep, hadirkan dokter spesialis dan layanan mobile.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
GUBERNUR Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi meluncurkan 27 armada Bus Trans Sulsel pada Senin (14/7), di Jembatan Toraja, Center Point of Indonesia (CPI) Kota Makassar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved