Lahan Konsesi Peluas Krisis Iklim di Sulsel

WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat, hingga akhir 2023 ini, ada sembilan perusahaan tambang di wilayah Luwu Timur menguasai lahan konsesi seluas 98 ribu hektare. Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin menilai, jika luas lahan konsesi tersebut memperparah krisis iklim.

"Krisis iklim itu adalah cermin dari semakin buruknya lingkungan hidup kita, dan ketika kita melihat ada kerusakan lingkungan yang semakin buruk maka itu adalah cermin dari kebijakan (konsesi) negara kita," tungkap Amin, Selasa, (2/1).

Khusus krisis iklim di Sulsel, aktivis Walhi melihat tidak adanya perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup di Sulsel melalui kontrol terhadap izin konsesi.

Baca juga: KPK Telaah Laporan Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

Amin mengungkapkan, bukti-bukti krisis iklim jelas terlihat, seperti gagal panen, krisis air, sampai pemadaman listrik bergilir. "Itu adalah potret, itu adalah situasi nyata krisis yang kita alami. Bagaimana kita tidak mengalami pemadaman listrik? Kalau PLTA yang menjadi punggung kelistrikan itu airnya habis, karena PLTA yang memerlukan air di gunung itu airnya habis oleh karenanya hutan-hutan kita dihilangkan," ungkapnya.

Akibat dari krisis iklim ini, aktivis Walhi memprediksi tahun 2024 nanti akan ada 3 masalah besar di Sulsel. Pertama, masalah kemiskinan ekstrem diakibatkan meluasnya kerusakan lingkungan yang semakin masif.

"Kedua, bencana ekologis yang bisa saja ini menelan korban lebih banyak di tahun-tahun sebelumnya. Kita punya data bahwa di DAS (daerah aliran sungai) Walanae sudah rusak parah dan Jokowi tidak pernah perhatikan di Sulsel, mungkin karena suaranya anjlok di Pemilu 2019 jadi tidak ada perhatian untuk pemilihan lingkungan hidup," jelas Amin.

Baca juga: Krisis Iklim Picu Kekerasan Anak, DPR: Tegakkan Aturan

Kemudian ketiga, menurut Amin, hadirnya tipologi masalah baru di kawasan pesisir laut antara lain migrasi iklim. Masyarakat di kawasan pesisir, jelas Amin, terpaksa pindah ke tempat lain yang lebih aman.

"Dan itu mulai nampak sedikit demi sedikit, pulau-pulau kecil Makassar, Pangkep dan Barru sudah mulai pindah ke pulau Nusa Tenggara Timur dan Barat, ke Kalimantan, ke Morowali untuk cari hidup. Dan itulah cara survive masyarakat untuk bisa menghadapi masalah perubahan iklim," lanjut Amin.

Walhi Sulsel tidak lagi menaruh harapan kepada pemerintah saat ini, baik di daerah bahkan di pusat untuk bisa memberi solusi konkret untuk persoalan lingkungan. Mengingat, kata Amin, banyak kepala daerah saat ini hanya berkapasitas sebagai pejabat sementara.

"Kemudian di tingkat Pemerintah pusat itu kan Jokowi, dan tahun depan kan otomatis diganti, dan lima tahun terakhir ini tidak ada kebijakannya soal perbaikan lingkungan, jadi harapan kita di masyarakat yang nanti pada Pemilu 2024 itu bisa memilih pemimpin yang punya rekam jejak baik," tambah Amin.

(Z-9)