Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KAWASAN hutan pegunungan Meratus yang membentang di sembilan kabupaten, menjadi potensi utama perdagangan karbon di Provinsi Kalimantan Selatan.
Terkait dengan potensi ini, Pemkab Hulu Sungai Tengah bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan penelitian potensi green economi dan perdagangan karbon.
Untuk diketahui, pegunungan Meratus terbentang seluas 600 kilometer persegi dari arah barat daya-timur laut dan utara hingga perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Baca juga : BRIN Kucurkan Dana Riset Rp700 Miliar untuk Masyarakat Umum
Bagian hulunya berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi kawasan gunung Halau-halau dan sekitarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Yani, Rabu (29/11), mengungkapkan kawasan hutan pegunungan Meratus yang merupakan bagian paru-paru dunia tersisa ini memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon. Pihaknya sengaja menggandeng para peneliti di BRIN untuk memanfaatkan potensi tersebut.
"Kita telah berkerja sama dengan BRIN terkait penelitian potensi ekonomi hijau (green economy), serta perdagangan karbon," ungkapnya.
Baca juga : Demi Cuan, Indonesia bakal Jadi Tempat Penyimpanan Karbon Negara Lain
Selain berbekal kondisi hutan yang dinilai masih terjaga, kebijakan bidang lingkungan Pemkab Hulu Sungai Tengah juga ikut mendukung upaya daerah untuk ambil bagian dalam perdagangan karbon.
Kebijakan lingkungan dimaksud adalah Hulu Sungai Tengah menjadi satu-satunya daerah di Kalsel yang menolak pertambangan batubara dan perkebunan sawit.
Baca juga : Indonesia-Jepang Berkolaborasi di Riset Energi selama 5 Tahun
Penjajakan perdagangan karbon ini sudah dilakukan sejak era 2000-an melalui pengukuhan air adopsi air terjun Sungai Karuh menjadi air terjun Gus Dur.
Program adopsi Pohon Meranti Megawati Soekarnoputri, Pohon Marzuki Usman untuk kelestarian hutan lindung Meratus. Juga pemuliaan bibit Meranti bersama Internasional Tropical Timber Organization (ITTO).
Kepala Pusat Studi Bencana Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Sidharta Adiyatma menilai Kalsel terancam kehilangan potensi ekonomi atau sumber pendapatan dari perdagangan karbon (carbon credit) menyusul kondisi kerusakan kawasan hutan, mangrove dan gambut akibat deforestasi, kebakaran serta alih fungsi.
"Potensi perdagangan karbon di Kalsel tidak dapat menjanjikan, karena setiap musim kemarau apalagi kemarau panjang selalu diikuti kebakaran lahan dan hutan dengan jumlah titik api dan luasan terbakar sangat banyak. Terjadi emisi karbon yang luar biasa ke atmosfer," ungkapnya. (Z-4)
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin pasar karbon global berkat hutan tropis terluas ketiga di dunia.
Sebagai Ultimate Sponsor dan Co-Host eksklusif dari KTT yang didukung pemerintah ini, Edena menunjukkan peran krusialnya dalam mengembangkan infrastruktur pasar karbon di 70 negara.
Berbagai elemen masyarakat sipil Indonesia yang turut hadir di COP30 di Belém, Brasil, terus mendesak transparansi dan keberpihakan dalam skema pembiayaan iklim global.
Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi regional ASEAN dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi serta mempercepat pencapaian target emisi nol bersih (net zero).
Indonesia menyambut komitmen dukungan teknis dan pendanaan dari Inggris, termasuk peluang pengembangan pasar karbon alam, program UK PACT untuk carbon credits kehutanan.
Negara maju disebut belum menunjukkan komitmen membantu negara berkembang menangani krisis iklim. Sebaliknya, pola pendanaan yang berjalan dinilai justru memperbesar beban utang.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin pasar karbon global berkat hutan tropis terluas ketiga di dunia.
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memerangi perubahan iklim terkhusus yang berkaitan dengan kontribusi perdagangan karbon.
Pemerintah Provinsi Kalsel mulai menjajaki potensi dan skema perdagangan karbon (carbon trade) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola karbon dan pembiayaan iklim berbasis hutan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30).
Terdapat empat mekanisme utama yang diatur sejak awal, yaitu perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan karbon, dan mekanisme lainnya.
DUNIA tengah menghadapi tiga krisis besar yang saling berkaitan, krisis iklim, pencemaran lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Ketiga krisis tersebut dinilai sebagai ancaman
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved