Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
MOMEN Natal dan Tahun Baru cenderung memicu kenaikan laju inflasi. Untuk mengantisipasi itu, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan melakukan berbagai upaya. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengumpulkan seluruh kepala daerah, kepala instansi vertikal dan sejumlah stakeholder untuk mengantisipasi inflasi.
"Masing-masing kepala daerah perlu melihat pengaruh inflasi di wilayahnya karena ini menyangkut hajat orang banyak, ekonomi kita dan menjadi penilaian pemerintah pusat," ujar Fatoni dalam acara High Level Meeting and Capacity Building di Hotel Santika Bandara, Palembang, Jumat (10/11).
Ia meminta kepala daerah turun ke lapangan memantau harga dan ketersediaan stok pangan. Ia juga meminta seluruh pihak menyosialisasikan gerakan menanam, seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kepada masyarakat.
"Kita imbau masyarakat untuk melakukan gerakan tanam mandiri secara masif," katanya.
Ia juga meminta Pemda melakukan operasi pasar murah secara masif dan melakukan sidak ke distributor pangan. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dan kenaikan harga di pasaran.
Baca juga:
> Peringatan Hari Oeang, Jawa Barat Optimistis Kendalikan Inflasi
> Inflasi Terus Melonjak, Ratusan Mahasiswa Ancam Duduki dan Boikot Bandara Nabire Papua
"Sesekali kita perlu melakukan sidak ke pasar dan distributor, jangan sampai ada yang main-main atau menimbun dan menganggu kesetabilan harga. Perlu dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran bisa dilakukan penindakan," katanya.
Ia menyebut, menekan inflasi di Sumsel diperlukan anggaran yang cukup. Pemda bisa memanfaatkan Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi.
Selain mengoptimalkan BTT untuk pengendalian inflasi, Fatoni meminta agar memaksimalkan hasil produksi pangan daerah untuk kebutuhan daerah sendiri terlebih dahulu. "Tunda kenaikan tarif PDAM, melakukan gerakan pasar dan pangan murah, mewaspadai bahaya banjir dan longsor dan mitigasi dampak elnino yang di prediksi hingga Februari 2024 nanti," katanya.
Selanjutnya, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendistribusian beras SPHP yang HET-nya Rp10.900 dan bantuan pangan pemerintah agar tepat sasaran. Mengoptimalkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) ke seluruh masyarakat termasuk ke kawasan perkantoran dan sekolah.
"Terakhir, berkoordinasi dengan daerah penghasil untuk menambah pasokan," jelasnya. (Z-6)
KONFLIK militer terbuka antara Israel --dengan dukungan Amerika Serikat (AS)-- dan Iran pada awal 2026 lalu telah membawa risiko guncangan yang sangat signifikan terhadap perekonomian global
Federal Reserve resmi menahan suku bunga di level 3,5%-3,75%. Jerome Powell soroti dampak ketidakpastian perang terhadap inflasi dan tegaskan tak akan mundur.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney meminta G7 melepas cadangan minyak strategis untuk meredam lonjakan harga akibat perang Iran dan penutupan Selat Hormuz.
Program Gerakan Pangan Murah digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat Ramadan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.
Harga minyak mentah melonjak melewati US$100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2022.
UNTUK mengendalikan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) pada bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Toba kembali menggelar gerakan pasar murah (GPM) di Kecamatan Uluan.
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved