Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MOMEN Natal dan Tahun Baru cenderung memicu kenaikan laju inflasi. Untuk mengantisipasi itu, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan melakukan berbagai upaya. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengumpulkan seluruh kepala daerah, kepala instansi vertikal dan sejumlah stakeholder untuk mengantisipasi inflasi.
"Masing-masing kepala daerah perlu melihat pengaruh inflasi di wilayahnya karena ini menyangkut hajat orang banyak, ekonomi kita dan menjadi penilaian pemerintah pusat," ujar Fatoni dalam acara High Level Meeting and Capacity Building di Hotel Santika Bandara, Palembang, Jumat (10/11).
Ia meminta kepala daerah turun ke lapangan memantau harga dan ketersediaan stok pangan. Ia juga meminta seluruh pihak menyosialisasikan gerakan menanam, seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kepada masyarakat.
"Kita imbau masyarakat untuk melakukan gerakan tanam mandiri secara masif," katanya.
Ia juga meminta Pemda melakukan operasi pasar murah secara masif dan melakukan sidak ke distributor pangan. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dan kenaikan harga di pasaran.
Baca juga:
> Peringatan Hari Oeang, Jawa Barat Optimistis Kendalikan Inflasi
> Inflasi Terus Melonjak, Ratusan Mahasiswa Ancam Duduki dan Boikot Bandara Nabire Papua
"Sesekali kita perlu melakukan sidak ke pasar dan distributor, jangan sampai ada yang main-main atau menimbun dan menganggu kesetabilan harga. Perlu dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran bisa dilakukan penindakan," katanya.
Ia menyebut, menekan inflasi di Sumsel diperlukan anggaran yang cukup. Pemda bisa memanfaatkan Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi.
Selain mengoptimalkan BTT untuk pengendalian inflasi, Fatoni meminta agar memaksimalkan hasil produksi pangan daerah untuk kebutuhan daerah sendiri terlebih dahulu. "Tunda kenaikan tarif PDAM, melakukan gerakan pasar dan pangan murah, mewaspadai bahaya banjir dan longsor dan mitigasi dampak elnino yang di prediksi hingga Februari 2024 nanti," katanya.
Selanjutnya, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendistribusian beras SPHP yang HET-nya Rp10.900 dan bantuan pangan pemerintah agar tepat sasaran. Mengoptimalkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) ke seluruh masyarakat termasuk ke kawasan perkantoran dan sekolah.
"Terakhir, berkoordinasi dengan daerah penghasil untuk menambah pasokan," jelasnya. (Z-6)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi bulan Juli 2025 sebesar 2,46 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan penyumbang inflasi tertinggi yakni cabai rawit.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada Juli 2025 sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,13%; mtm).
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Hingga semester I 2025, pemerintah terus menjalankan peran counter cyclical untuk meredam tekanan ekonomi, serta tetap mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Denpasar tersebut merupakan upaya pengendalian inflasi daerah
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved