Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Sejumlah 533 orang putra-putri terbaik bangsa yang terdiri atas 362 orang putra dan 171 orang putri resmi menjadi praja pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan XXXIV tahun 2023, setelah secara langsung dikukuhkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo.
Baca juga : Kemendagri Berhentikan 7 Pj Kepala Daerah, Ini Sebabnya
Keseluruhan praja pratama ini telah berhasil melalui rangkaian Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN tahun 2023 yang berlangsung mulai tanggal 4 April s.d. 8 Agustus 2023. Mereka telah berhasil lolos setelah bersaing dengan 27.567 orang pendaftar lainnya. SPCP tahun ini masih bekerja sama dengan BKN RI dan Kepolisian RI dengan mengusung sistem BETAH (bersih, transparan, akuntable dan humanis).
Dalam sambutannya, Wamendagri menyampaikan pesan Mendagri kepada seluruh praja pratama yang diberi nama angkatan “Hamengku Parama” yang berarti pengayom yang unggul untuk dapat menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen menjadi kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang berintegritas, bertanggung jawab dan selalu siap memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara. “Kalian harus dapat berkomitmen untuk beretika dan taat aturan, karena dengan begitu kalian akan menjadi sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, berintegritas, dan produktif, ini adalah kunci agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia”, ujar John Wempi.
Sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang dibina oleh Kemendagri, IPDN mendapatkan apresiasi tinggi dari Mendagri, khususnya dibawah kepemimpinan rektor IPDN, Hadi Prabowo. “Apresiasi diberikan kepada rektor, jajaran pimpinan dan seluruh civitas akademika IPDN yang terus berbenah diri menjadikan IPDN sebagai lembaga tinggi kepamongprajaan yang berkualitas dan Bersiap menuju world class university. Salah satunya melalui sistem pengembangan SPCP IPDN secara transparan, objektif dan adil, penataan dan penyempurnaan kurikulum pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan terintegrasi serta masih banyak lagi”, tuturnya.
Masih menurutnya, dengan pembaharuan ini, John Wempi yakin IPDN dapat berhasil mendidikan dan membentuk calon-calon kader pamong praja muda dengan sejumlah kemampuan dasar dan keterampilan teknis di bidang pemerintahan guna dapat berperan sebagai agen of change, innovator, motivator dan pelopor pembangunan serta menjadi aktor perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang mampu memberikan pelayanan yang optimal dan cepat kepada masyarakat.
Seluruh praja pratama ini menurut rektor IPDN telah terbagi kedalam tiga fakultas yang ada di IPDN yakni Fakultas Politik Pemerintahan sebanyak 159 praja, Fakultas Manajemen Pemerintahan sebanyak 215 praja dan Fakultas Perlindungan Masyarakat sebanyak 159 praja. “Sebelumnya, kami telah membekali praja pratama ini dengan pengenalan kampus dan dasar-dasar pembentukan mental, karakter, kedisiplinan serta tata kehidupan kampus dan pelatihan serta keterampilan melalui kegiatan pekan orientasi pengenalan dan tata kehidupan kampus serta budaya dan akademik yang dilaksanakan pada 9 hingga 10 agustus 2023”, ujar rektor. (B-4)
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan tujuh penjabat (pj) kepala daerah. Mereka dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menggugat Direktur Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta (RSPI) karena namanya dicatut jadi ayah seorang bayi.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mundur dari jabatannya
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
MNC Group selaku pemilik hak eksklusif penayangan siaran langsung pertandingan Piala Asia U-23 2024 mengklarifikasi informasi soal pelarangan kegiatan nonton bareng.
Salah satu pemicu tingginya ketimpangan di desa ialah kesenjangan pengetahuan SDM.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
NIK akan melekat kepada setiap penduduk selamanya. Setelah meninggal dunia, NIK bahkan tetap menjadi milik penduduk tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved