Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Morowali Utara (Morut) meraih peringkat terbaik penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023. Morut mendapat nilai tertinggi se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan skor 2,95 dan status kinerja sedang.
Bupati Morut Delis Julkarson Hehi mengatakan Pemkab Morut mengalami peningkatan peringkat dan meraih peringkat terbaik. Namun, lanjut dia, capaian itu tak akan membuat jajarannya berpuas diri atau lalai dalam melakukan berbagai perbaikan.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Morowali Utara. Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kerja keras seluruh ASN yang telah menyukseskan jalannya penyelenggaraan pemerintahan," kata Delis melalui keterangannya, Kamis (31/8).
Baca juga: Pemkab Garut Alokasikan Rp760 Miliar untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem
Menurut dia, raihan peringkat terbaik dalam EPPD 2023 se-Provinsi Sulteng harus memotivasi seluruh ASN dalam melakukan perbaikan pelayanan di semua bidang.
"Indikator penilaian EPPD mencakup semua sektor, termasuk pelaporan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). Mudah-mudahan apa yang telah dicapai bisa lebih baik ke depan dan seluruh OPD di Pemkab Morowali Utara bisa meningkatkan kinerja."
Politikus Partai Hanura ini mengharapkan pencapaian tersebut memotivasi seluruh ASN di Pemkab Morut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Peningkatan kinerja Pemkab Morut harus dapat dibuktikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, Delis juga mendorong seluruh ASN di Pemkab Morut terus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, otonomi daerah membuat pemerintah daerah (pemda) memiliki kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya.
"Kita harus terus berkreasi, berinovasi, dan memberikan bukti nyata kepada masyarakat. Seluruh seluruh kebutuhan dasar pelayanan masyarakat harus terpenuhi, pelayanan harus terus membaik, infrastruktur semakin baik, perizinan semakin cepat dan transparan," tandasnya. (RO/J-2)
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
HUJAN deras mengguyur Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Minggu (11/1). Curah hujan tinggi membuat empat desa tergenang.
CIFOR-ICRAF Indonesia bersama Kelompok Kerja Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia (Pokja SOLUSI) Sulawesi Tengah menggelar konsultasi publik.
Filosofi siaga sebelum bencana harus menjadi budaya kerja sekaligus budaya hidup
ATLET asal Sulawesi Tengah, Brigpol Akyko Micheel Kapito, dipastikan memperkuat tim nasional Teqball Indonesia pada Sea Games Thailand 2025.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved