Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
CAKAP digital menyasar ke Tentara Nasional Indonesia (TNI). Melalui kegiatan Literasi Digital Lanjutan untuk prajurit TNI di Provinsi Nusa Tenggara Timur diimbau bisa memahami ilmu penggunaan teknologi digital serta menularkannya kepada para sesama prajurit serta
keluarganya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika (Waaskomlek) Panglima TNI Brigjen TNI Indra Gumay Fitri melalui kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada Prajurit TNI Provinsi NTT, berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Kegiatan ini akan membawakan 4 pilar literasi digital. Harapannya para peserta mampu mengaplikasikan serta menularkan ilmu yang didapat kepada sesama prajurit maupun keluarganya. Saya ucapkan terima kasih kepada para pejabat yang mengikuti,” tutur Indra saat membuka acara yang berlangsung di Hotel Aston Kota Kupang, kemarin.
baca juga: ASN Harus Banjiri Ruang Digital dengan Konten Positif dan Kreatif
Pada pemaparan materi kecakapan digital oleh Dosen Universitas AMIKOM Purwokerto Andi Dwi Rianto disampaikan mengenai pentingnya kemampuan individu dalam menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, dan berpartisipasi aktif untuk menggunakan media digital.
“Penting untuk bisa mengetahui penggunaan media digital, terutama bagi TNI yang jabatan sebagai prajurit TNI melekat pada kesehariannya, termasuk kepada istri dan anak yang juga satu kesatuan. Kita harus menyampaikan poin-poin penting kewajiban kita kepada keluarga kita. Ada contoh bahwa anggota TNI dihukum karena media sosial yang dimiliki istrinya. Hal ini membuat kita lebih aware untuk menyosialisasikan literasi digital kepada anggota keluarga kita,” jelas Andi.
Pada kesempatan yang sama, Trainer Public Speaking Gatot Sandy turut menyampaikan materi mengenai etika digital, khususnya dalam konteks kehidupan digital pada era post-truth.
Gatot menyampaikan bahwa di masa sekarang, persepsi seseorang, utamanya public figure menjadi hal yang kerap dipercaya oleh publik, bahkan melebihi fakta itu sendiri.
“Pada era post-truth, fakta bukan hal utama, tapi persepsi seseorang mengenai sebuah fakta lebih penting dari fakta itu sendiri. Persepsi seseorang itu di mata publik kadang menjadi lebih penting. Perang terhadap persepsi dan kebohongan ini harus dilakukan
setiap hari. Satu fakta bisa dianggap sebuah kebohongan, sebuah kebohongan bisa dianggap satu fakta,” jelasnya.
Gatot juga menambahkan bahwa dengan kondisi tersebut, kita diharapkan akan menjadi orang yang berpikir, ‘mengapa?’ serta tidak buru-buru memberikan penilaian, tetapi mencari tahu ada apa di balik itu. (N-1)
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved