Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KERETA reguler (biasa) berbasis rel dinilai mampu menghidupkan perekonomian dengan mengangkut penumpang dan logistik (barang) dengan jumlah besar/massal, sehingga dengan kuantitas yang besar angkutan penumpang dan logistik bisa menumbuhkan dan menghidupkan perekonomian di wilayah Sumatra.
Hal tersebut diungkapkan pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat meninjau operasional kereta api Stasiun Kertapati, Kota Palembang, beberapa hari lalu.
Untuk saat ini Trans Sumatra sudah terhubungkan separuh dari panjang rel yang telah dibangun di zaman Hindia Belanda dan masih sekitar 1.300 kilometer yang belum terhubungkan rel kereta api dari sekitar 3.500 kilometer panjang rel Trans Sumatra.
Baca juga: Mudahkan Layanan ke 12 Juta Pelanggan, KAI Luncurkan Aplikasi Terbaru
“Dan ini harusnya menjadi prioritas utama bagi pembangunan yang ada di wilayah Sumatra, bukan kereta cepat atau LRT,” ungkap Bambang Haryo dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8).
Untuk membangun 1.300 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp 40 triliun dengan harga per kilometernya rel rata-rata sekitar Rp30 miliar-Rp40 miliar.
Biaya Pembangunan LRT Bisa Tiga Kali Lipat
“Harga tersebut setara dengan tiga kali lipat biaya pembangunan LRT di Palembang yang hanya menghasilkan pendapatan untuk saat ini sebesar Rp15 miliar per tahun,” imbuh Bambang Haryo.
Alumni ITS Surabaya ini juga mengatakan, sebagai contoh angkutan kereta api dijalur Palembang-Lampung dengan jarak sekitar 230 kilometer saat ini sudah mengoperasikan tiga rangkaian kereta penumpang.
Baca juga: Ke Masa Depan dengan Kereta Api Indonesia
Setiap rangkaian terdiri dari 10 gerbong penumpang dengan kapasitas 60 tempat duduk pergerbong yang total menghasilkan per tahunnya sekitar Rp50 miliar dengan asumsi setiap keberangkatan load factor rata rata sekitar 70%.
Di lintas tersebut juga mengoperasikan 60 rangkaian kereta barang per hari, yang setiap rangkaian kereta terdiri dari 61 gerbong barang yang bermuatan 50 ton setiap gerbong, sehingga per harinya terangkut sekitar 186 ribu ton barang (data dari KAI Pusat dan KAI Sumatra Selatan) yang nilainya jauh lebih besar daripada pendapatan LRT per tahunnya.
Baca juga: Ada 122 Kejadian Tertemper Kereta, KAI Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
“Apalagi keberangkatan dari Palembang juga ada yang menuju ke Lubuklinggau arah utara Palembang yang berjarak sekitar 300 kilometer dengan jumlah rangkaian kereta penumpang dan barang jauh lebih besar daripada yang menuju ke Lampung,” ucap Bambang Haryo.
Load factor kepadatan rangkaian ini masih bisa dimaksimalkan dengan penambahan rangkaian kereta api dijalur tersebut dan ini jelas bisa berfungsi untuk memindahkan kepadatan jalan raya di angkutan penumpang dan logistik.
Baca juga: Presiden Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan Diresmikan September
Tentunya juga bisa menghemat biaya kerusakan infrastruktur akibat angkutan ODOL serta mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya, dan juga bisa menumbuhkan ekonomi secara cepat karena dihidupkannya transportasi super massal penumpang dan logistik kereta api.
Membangun Rel Trans Sumatra Lebih Efektif
“Apalagi kalau kita merealisasikan pembangunan rel Sumatra, maka tidak hanya PT KAI bisa membiayai investasi relnya tetapi juga bisa menumbuhkan ekonomi wilayah-wilayah yang saat ini belum terhubungkan dengan rel kereta api di sepanjang rel trans Sumatra,” kata Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Karenanya, lanjut Bambang Haryo, pembangunan rel Trans Sumatra jauh lebih efektif dibandingkan dengan membangun kereta api cepat atau LRT yang hanya mengangkut penumpang saja dalam jumlah kecil yang kurang bermanfaat untuk pembangunan ekonomi dan malah menggerus APBN. (RO/S-4)
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Ketika kebijakan publik mampu menjaga keseimbangan antara aturan dan kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila tidak lagi sekadar wacana, tetapi hadir nyata dalam kehidupan bersama.
Kenali Blavatnik School of Government (Oxford):fokus kebijakan publik, program MPP 1 tahun, riset, beasiswa, cara daftar, plus kaitannya dengan tempat Sri Mulyani mengajar.
GEMPA bumi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan magnitudo (M) 6,4 diperbarui jadi 6,2 membuat perjalanan kereta api wilayah Daop 6 Yogyakarta berhenti luar biasa, kini semua perjalanan aman
Perjalanan kereta uap klasik rute Stasiun Ambarawa–Stasiun Tuntang (PP), kini menjadi primadona yang menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
Kesiapan ini dilakukan untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat yang akan menggunakan transportasi kereta api pada masa mudik dan arus balik Lebaran.
Jadwal pembukaan pemesanan tiket pada 25 Januari 2026 untuk keberangkatan 11 Maret 2026.
Masyarakat yang melakukan pemesanan tiket kereta api pada 25 Januari 2026 sudah dapat merencanakan perjalanan untuk keberangkatan mulai 11 Maret 2026.
Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo menyampaikan rasa duka cita atas kondisi para korban.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved