Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSATUAN Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah Memperingati Hari Lahir PPDI ke 17 sekaligus melantik sejumlah PPDI Jawa Tengah di Alun-Alun Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jateng.
Ribuan pengurus perangkat desa dari 35 kota/kabupaten se Jawa Tengah hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, tampak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Kabupaten Wonosobo Afif Nuhidayat ditemani Ketua Umum PPDI Pusat Moh Tahril hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.
Ketum PPDI Pusat Moh Tahril mengungkapkan peringatan hari lahir dan pelantikan pengurus masa bhakti 2023-2028 ini dapat menjadi momentum percepatan arah pembangunan nasional yang dimulai dari level desa.
Baca juga : Beri Perempuan Milenial Keterampilan, Sukarelawan Ini Gelar Pelatihan Membuat Kue
"Dengan keberadaan PPDI, semoga arah perjuangan PPDI untuk kesejahteraan masyarakat dan anggota juga bisa memberikan warna pembangunan nasional secara umum, khususnya 85 persen yang ada di desa bisa terwujud," kata Tahril.
Untuk itu Tahril mengimbau kepada seluruh perangkat desa untuk bekerja secara optimal, profesional dan jujur agar seluruh bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
Baca juga : Pernah Jadi Duta Pariwisata, Influencer Asal Mojokerto Ini Bagikan Inspirasi Outfit Menarik
"Layani masyarakat desa dengan baik dan santun sehingga masyarakat bisa tefasilitasi secara optimal kebutuhannya terutama untuk layanan kepengurusan yang paling krusial," lanjutnya.
Bupati Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan tantangan yang dihadapi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Wonosobo untuk menjawab persoalan kemiskinan, open defecation free (ODF) dan stunting yang terjadi.
Sehingga dibutuhkan keterlibatan dan kekompakkan dari seluruh perangkat desa dalam menyelsaikan persoalan tersebut.
"Tantangan terbesar kita di depan adalah menyangkut kemiskinan ekstrem, stunting dan ODF. Perangkat desa tentu menjadi ujung tombak berbagai penanganan yang ada di daerah," ungkap Afif.
Afif berharap PPDI harus menunjukkan eksistensinya untuk melayani masyarakat secara optimal guna mempercepat realisasi yang ditargetkan Gubernur Jawa Tengah, yakni ODF pada bulan September 2023 dan 'zero' kemiskinan ekstrem 2024.
"Kita harus menyatukan visi dan pandangan agar kegiatan ini jadi momentum untuk bangkit agar tahun ini. PPDI harus bisa menujukkan kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun karena tahun ini adalah tahun percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting kita harus gercep dan gaspol, dengan kekuatan yang ada saya yakin kita bisa menyelsaikannya secara optimal," jawab Afif.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan pentingnya kekompakan antar kepala desa, perangkat desa dan masyarakat dalam menyelsaikan tantangan tersebut.
"Kalo antara kepala desa, perangkat desa dan masyarakat semua kompak InshaAllah percepatan pembangunan di level pedesaan juga akan cepat," kata Ganjar.
Sebelumnya provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan bantuan anggaran sebesar 1,7 triliyun pada tahun ini, naik 100 miliyar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1,6 trilyun.
Untuk itu, dirinya mengimbau untuk menggunakan anggaran yang sudah disediakan dikelola dengan baik, efektif dan tepat sasaran. Terutama dalam penyaluran program prioritas Jawa Tengah, yakni penurunan angka kemiskinan dan stunting.
"Saya titipkan program yang menjadi konsentrasi kita hari ini, satu penurunan angka kemiskinan ekstrem, kedua adalah stunting. Ini yang kita kerjakan betul dan masih kita proses, maka kontribusi dari teman-teman perangkat desa menjadi sangat penting karena mereka yang paham betul data yang ada di wilayahnya masing-masing," jawab Ganjar.
Ganjar menilai, banyak model penggunaan anggaran yang bisa terapkan, salah satunya model padat karya, terutama dengan mempekerjakan keluarga miskin.
"Kemudian cara mengerjakannya juga bagus karena beberapa desa menggunakan anggaran ini dieksekusi dengan model padat karya sehingga banyak orang bekerja. Apalagi jika keluarga miskin keluarganya ikut bekerja sehingga pendapatannya meningkat itu bisa menjadi salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan," lanjut Ganjar.
Dengan dilantiknya kepengurusan PPDI masa bhakti 2023-2028 Ganjar berharap PPDI segera merancang program agar bisa diimplementasikan sesegera mungkin.
"Harapannya pengurus PPDI segera membuat program, terutama prioritas yang tadi saya tekankan, kemiskinan dan stunting. Kemudian digitalisasi desa segera dilakukan agar layanan masyarakat lebih baik," pungkas Ganjar. (Z-5)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat desa.
Profil HM Kunang, ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Sosok kepala desa yang kini menjadi sorotan publik usai namanya ramai diberitakan terkait kasus KPK.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, kearifan lokal harus dimanfaatkan dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved