Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar Rapat Kerja Ekoregion Jawa 2023 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 22-23 Juni 2023.
Rapat yang dihadiri 270-an peserta, baik daring maupun luring, dilaksanakan dalam rangka akselerasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Jawa.
Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono menyatakan tujuan kegiatan ini adalah membangun sinergitas penyelenggaraan lingkungan hidup dan kehutanan antarpemangku kepentingan. Selain itu juga mewujudkan integrasi manajemen landscape dan seascape dalam prinsip-prinsip lingkungan hidup dan kehutanan dengan isu pemulihan dan pengelolaan hutan di Ekoregion Jawa.
Rapat kerja, tambahnya, menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, rencana dan program perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis manajemen landscape dan seascape di
Ekoregion Jawa. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah beserta mitra dan masyarakat dalam upaya pemulihan lingkungan hidup di Ekoregion Jawa dapat terwujud.
"Ke depan, pembangunan dilaksanakan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan," tandas dia.
Pembangunan, papar Bambang, harus bisa menjamin proses berjalan
dengan baik dan menjamin kualitas sumber daya alam yang ada. Fungsi
lingkungan harus dipertahankan dan tetap produktif.
Dia mengingatkan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantanganglobal seperti, triple panetary crisis; megatrend 2045 dan target capaian sustainable development goals (SDGs). "Menghadapi hal tersebut, kita perlu mengembangkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengedepankan pada keberlanjutan."
Libatkan masyarakat
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan DIY, Kuncoro Cahyo Aji menyampaikan, sejak 2008, DIY sudah mendirikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan menyinergikan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi secara lestari.
"KPH DIY melibatkan masyarakat di tingkat lokal sehingga bisa mengawasi
kondisi hutan, termasuk pencegahan kebakaran," paparnya.
KPH DIY juga telah melakukan beberapa program untuk menjaga dan
melestarikan fungsi lingkungan hidup, antara lain Kampung Iklim, Program Kalpataru, serta Program Adiwiyata. Pemda DIY juga melakukan inovasi program, yaitu Jogja Hijau dengan sasaran partisipasi kelurahan/kalurahan. (N-2)
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
SBY mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi permasalahan lingkungan.
PESAN keberlanjutan sumber daya alam termasuk pulau kecil bukan tiba tiba hadir ke dalam menu pembangunan kita.
Aktivis lingkungan dan pendorong perubahan asal India, Sahil Jha, melanjutkan perjalanan bersepeda ke Jakarta dan Bogor.
Pancaverse Xperience yang mengusung tema Take UPart for Earth, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan pada lingkungan melalui seni, kreativitas, dan aksi nyata.
ASOSIASI Pengusaha Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Aspel B3) Indonesia melantik pengurus baru di Batam, Kepulauan Riau.
Meski sebagian universitas mengadopsi kebijakan sustainability, banyak yang belum memiliki implementasi secara sistematis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved