Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RENCANA Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, yang akan segera
mengambil alih lahan Kebun Binatang Bandung ditentang oleh Yayasan
Margasatwa Tamansari.
Sebagai pengelola Kebun Bintang Bandung, yayasan mempertanyakan legalitas pemkot yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
"Kami sudah dianggap membangkang, sehingga Pemkot Bandung akan melakukan penertiban. Penertiban akan dilakukan dalam tempo 7x24 jam, jika yayasan sebagai penyewa tidak melaksanakan kewajiban," ungkap Anggota Dewan Pembina Yayasan Margasatwa Tamansari I Gede Pantja Astawa, Minggu (11/6).
Menurut dia, sampai sekarang Pemkot Bandung tidak bisa membuktikan bila lahan kebun binatang sebagai milik mereka. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Perwakilan Jabar, di dalam inventaris
barang maupun aset daerah, lahan tersebut tidak tercantum.
"Saya bingung. Secara logika hukum, pihak Yayasan Margasatwa Tamansari disebut sebagai penyewa, padahal pemkot sendiri sama sekali tak bisa membuktikan sebagai pemilik sah kebun binatang sebagaimana perintah UU
perbendaharaan negara UU nomor 1 tahun 2004," tandasnya.
Rencananya, Pemkot Bandung melalui Satpol PP bakal melakukan penertiban
kebun binatang pekan depan. Atas rencana ini, I Gede Patja pun secara
tegas mengatakan Yayasan Margasatwa Tamansari tidak akan diam diri dan
bakal segera meminta kuasa hukumnya melayangkan gugatan atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukan penguasa.
Layangkan gugatan
Kuasa Hukum Yayasan Margasatwa Tamansari, Edy Permadi menambahkan, surat yang dilayangkan Pemkot Bandung yang mengacu pada pengelolaan aset daerah, karena Pemkot Bandung mengklaim kebun binatang itu merupakan lahan miliknya.
"Dari sisi hukum tidak pernah ada putusan apapun bahwa ini lahan milik pemkot. Kalau berdasar adanya keputusan pengadilan bahwa pemkot telah menang, itu tidak benar. Menurut kami itu terburu-buru, karena kami
sedang melakukan upaya hukum kasasi. Kami akan upayakan gugat mereka
jika memang benar nanti ada penertiban apakah itu dengan gugatan PTUN
atau PN tentang perbuatan melawan hukum," tandasnya.
Sementara itu Pemkot Bandung yang akan segera mengambil alih lahan Kebun Binatang Bandung, karena sejalan dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu dengan mengamankan secara fisik, administrasi, maupun hukum.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung, Agus Slamet
Firdaus mengatakan, Pemkot Bandung secara sah memiliki lahan seluas 13,9 hektare tersebut dari berbagai bukti yang saat ini dimiliki. "Setelah tahapan persiapan sudah selesai, Pemkot Bandung secepatnya akan menyegel dan mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung." (N-2)
Saya merasa cocok menggunakan layanan inDrive. Selain layanan yang baik, yang terpenting juga murah
Walikota Bandung menyampaikan apresiasi terhadap dimulainya kembali kegiatan musik bulanan di Bumi Sangkuriang.
BAZNAS melalui program Zmart telah berhasil membantu peningkatan usaha warung kelontong milik Fitri di Kota Bandung. Omzetnya tembus Rp17 juta per bulan.
Kecelakaan hebat sekitar pukul 18.50 WIB itu dipicu akibat truk boks mengalami rem blong saat berjalan di turunan jalan.
Salah satu puncak dari rangkaian kegiatan HAN adalah launching penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dijadwalkan pada 31 Juli 2025.
Maka urgensi relokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang telah berdiri sejak 19 Maret 1983, sangat memerlukan dukungan Gubernur Jabar, Wali Kota Bandung serta instansi terkait.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
KONFLIK sengketa tanah antara Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga menduduki aset milik BMKG.
RUMAH milik aktor Atalarik Syach dieksekusi paksa oleh aparat pada Kamis (15/5). Kenali Kiat Aman Beli Tanah agar Terhindar dari Sengketa
Membeli rumah adalah keputusan besar yang membutuhkan perhatian ekstra, terutama terkait legalitas dan status properti. Kasus penggusuran perumahan di Tambun, Bekasi, menjadi contoh nyata.
Dua organisasi masyarakat (ormas) terlibat saling serang di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Perselisihan terjadi lantaran sengketa tanah.
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah atau tindak pidana di bidang pertanahan secara progresif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved