Lamban, Proyek Jalan Rp2,7 Triliun PT Waskita Karya di Sumut Baru 39%

PEMPROV Sumatra Utara terus memantau hasil kerja PT Waskita Karya setiap minggu karena menilai pengerjaan proyek jalan Rp2,7 triliun itu berjalan lamban. Diketahui, BUMN karya tersebut saat ini tengah terbelit segudang masalah.

Sampai saat ini, total pengerjaan proyek jalan Rp2,7 triliun di Sumut sepanjang 450 kilometer baru mencapai 39%. Padahal Waskita Karya, selaku kontraktor, sebelumnya berjanji akan menyelesaikan proyek 33% sampai akhir 2022.

"Ada komitmen percepatan dari penyedia jasa, Waskita. Kita akan terus monitor seminggu sekali agar progresnya terus terpantau," kata Sekretaris Daerah Sumut Arif S Trinugroho, Minggu (21/5).

Baca juga : Kejaksaan Agung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya

Belum lama ini Arief meninjau sejumlah ruas jalan di Kota Pematangsiantar dan Simalungun yang merupakan bagian dari proyek jalan Rp2,7 triliun. Di Kota Pematangsiantar, Arief meninjau proyek Jalan Ade Irma Suryani sepanjang 1,7 kilometer dan Jalan DI Panjaitan sepanjang 3,9 kilometer.

Arief mendapat informasi dari Waskita Karya, meski badan jalan sudah selesai tahun lalu, tetapi normalisasi drainase dan marka jalan belum juga kelar. Kegiatan pemeliharaan kedua ruas jalan itu juga baru akan selesai di Juni 2023.

Baca juga : Ini Daftar Bank yang Beri Pinjaman Jangka Panjang Waskita Karya Beserta Lokasi Proyek

Proyek di Simalungun

Sedangkan di Simalungun, Arief mengunjungi proyek Jalan Pematangsiantar-Pematangraya sepanjang 4 kilometer. Kemudian proyek jalan Simpang Raya-Tigaras sepanjang 7,2 kilometer.

Serupa dengan sebelumnya, meski badan jalan sudah selesai dikerjakan, tetapi sejumlah pendukung jalan juga belum selesai. Waskita baru akan menyelesaikan bahu jalan dan drainase pada Agustus 2023.

Bahkan proyek jalan lain di daerah itu, yakni ruas Kerasan-Perdagangan, hingga kini masih dalam tahap pengerjaan. Kelambanan itu yang membuat Arief menyatakan bahwa Pemprov Sumut akan memantau progres proyek setiap minggu.

Arief juga memastikan hingga kini Pemprov Sumut belum sepeserpun melakukan pembayaran. Sesuai kontrak, Pemprov Sumut akan membayar setelah seluruh proyek benar-benar rampung.

Dinas PUPR Sumut beralasan kelambanan itu akibat adanya hambatan-hambatan dalam pengerjaan proyek. Seperti adanya tiang komunikasi yang tertanam di bahu jalan, atau saluran air masyarakat dan jembatan ke rumah warga.

"Kita sudah berkoordinasi dan menyurati pemda setempat untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya," kata Kabid Pembangunan Dinas PUPR Sumut Marlindo Harahap.(Z-4)