Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKEBUNAN Nusantara PTPN III (persero) terus berusaha melakukan penyelesaian perselisihan penggunaan lahan areal HGU secara persuasif dan humanis.
PTPN III menawarkan suguh hati/tali asih kepada sedikit penggarap yang masih bertahan menguasai areal tersebut.
Dari keseluruhan masyarakat penggarap, sebagian besarnya, yakni sejumlah 394 masyarakat penggarap areal HGU No. 1 Pematang Siantar, bersedia untuk menyerahkan areal yang mereka kuasai dengan pola suguh hati/tali asih.
Sementara, lebih kurang 25 kepala keluarga yang diduga menguasai 90 bangunan dii atas areal HGU tersebut masih belum bersedia menerima pola suguh hati. SAmpai dengan saat ini masih bertempat tinggal serta bercocok tanam di atas areal HGU tersebut.
Sahat M Lumbanraja dan Imanta Ginting dalam kunjungan Tim Agraria Kedeputian II Kantor Staff Presiden (KSP) pada 30 Maret 2023 terkait monitoring proses penanganan konflik agraria di Sumatera Utara menyampaikan, bahwa di daerah-daerah yang telah diberikan tali asih, tidak ada lagi pergerakan-pergerakan membangun, menanam dan merusak tanaman yang telah ditanam oleh pihak PTPN III.
“Untuk bangunan-bangunan yang sudah lama berdiri agar tidak diambil tindakan dulu, dan penggarap tidak boleh memperluas lagi atau menanam di lahan garapan di lokasi-lokasi yang telah diberi tali asih. Namun, apabila ada proses negosiasi dengan PTPN selama proses penyelesaian ini, silakan. Kalau negosiasi mentok penyelesaiannya akan kami arahkan ke pusat,” ujar Sahat.
Sampai dengan saat ini masing-masing pihak yang bersengketa masih mengindahkan penegasan yang disampaikan.
Dalam kesempatan lain SEVP Bussiness Support PTPN III Tengku Rinel menyampaikan, saat ini PTPN III berkomitmen untuk menjaga kondusifitas areal HGU tersebut.
“Manajemen tidak melakukan kegiatan seperti yang dilakukan sebelumnya. Hanya melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman di areal yang telah disuguh hati. Hal ini sesuai dengan arahan dari Tim Agraria Kedeputian II KSP,” ujar Rinel.
Lebih lanjut Rinel menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, Pemerintah Kota Pematang Siantar, DPRD Pematang Siantar, BPN Pematang Siantar, Komnas HAM dan Kantor Staf Presiden yang secara langsung telah mengawal dan membantu akselerasi penyelesaian perselisihan areal HGU tersebut.
“Semoga dengan komitmen semua pihak untuk saling menjaga diri, akan menjaga kondusifitas di areal HGU tersebut,” pungkasnya. (H-3)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan izin terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun untuk dua siklus.
Lahan negara bebas ex eigendom bisa disertakan dalam program PTSL tapi salah satu syaratnya adalah lahannya harus clear dan clean
Konservasi menghadapi tantangan besar karena di awal konsep konservasi sudah salah, di mana negara memisahkan rakyat dari wilayah konservasi
Jusuf Kalla (JK) mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi saksi Anies Baswedan di Bawaslu.
GAPKI Kalimantan Selatan mengklaim tidak ada lahan HGU anggotanya yang mengalami karhutla.
Walhi mencatat 14 perusaan yang areal konsesinya terbakar di wilayah Kalimantan Selatan.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved