Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi menyayangkan anggaran konservasi yang berjumlah Rp40 ribu per hektare. Hal itu menandakan permasalahan konservasi bukan hanya di sumber daya manusia saja tapi juga pada sumber daya anggaran.
"Konservasi kita mempunyai 2 tantangan besar yakni kapasitas sumber daya manusia pemerintah dan pembiayaan tidak akan sanggup menjangkau seluruh wilayah konservasi baik dalam pemantau ataupun penjagaan," kata Zenzi saat dihubungi, Kamis (16/5).
Diberitakan sebelumnya data dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa terdapat 27 hektare area konservasi yang perlu dilindungi.
Baca juga : Saksi Sebut Duta Palma Tak Bisa Diproses Hukum
Menurut Zenzi, konservasi menghadapi tantangan besar karena di awal konsep konservasi sudah salah, di mana negara memisahkan rakyat dari wilayah konservasi. Oleh karena itu pendekatan konservasi harus berbasis rakyat, agar penjagaan wilayah konservasi dapat terjamin oleh komunitas.
"Keterlibatan komunitas dan masyarakat bisa turut mengawasi area konservasi. Sehingga negara harus memberikan kepercayaan kepada rakyat," ujar dia.
Selama ini konservasi di Indonesia dinilai justru memisahkan peran masyarakat dengan wilayah. Sehingga tidak ada peran yang bisa membantu.
"Dengan begitu tanpa disadari justru memicu hilangnya rasa memiliki dan kepedulian rakyat atas wilayah tersebut sedangkan kapasitas pemerintah tidaklah relevan dibandingkan luas wilayah konservasi," pungkasnya. (Z-8)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan izin terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun untuk dua siklus.
Lahan negara bebas ex eigendom bisa disertakan dalam program PTSL tapi salah satu syaratnya adalah lahannya harus clear dan clean
Jusuf Kalla (JK) mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi saksi Anies Baswedan di Bawaslu.
GAPKI Kalimantan Selatan mengklaim tidak ada lahan HGU anggotanya yang mengalami karhutla.
Walhi mencatat 14 perusaan yang areal konsesinya terbakar di wilayah Kalimantan Selatan.
Manggala Agni Daops Sumatera V/Dumai bersama TNI, Polisi, BPBD Kota Dumai, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga saat ini masih berupaya keras memadamkan karhutla seluas 2 hektare di Riau.
karhutla di Kabupaten Kotim menghanguskan lahan seluas kurang lebih 8 hektare di Jalan Sawit Raya tepatnya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kalimantan Tengah Kalteng
Terdapat tantangan penyelarasan norma pada regulasi-regulasi yang mengatur tentang Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
Lokasi rawan kebakaran gambut sebenarnya bisa diidentifikasi lebih awal. Tapi dana daerah baru bisa digunakan setelah bencana terjadi, bukan untuk antisipasi. Itu problem utamanya.
Di sebuah ladang sederhana di kawasan timur Inggris, eksperimen bersejarah tengah dilakukan. Ahli ekologi sekaligus petani padi pertama di Inggris, berhasil menumbuhkan padi.
Perkebunan monokultur skala besar di area konsesi korporasi masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved