Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi menyayangkan anggaran konservasi yang berjumlah Rp40 ribu per hektare. Hal itu menandakan permasalahan konservasi bukan hanya di sumber daya manusia saja tapi juga pada sumber daya anggaran.
"Konservasi kita mempunyai 2 tantangan besar yakni kapasitas sumber daya manusia pemerintah dan pembiayaan tidak akan sanggup menjangkau seluruh wilayah konservasi baik dalam pemantau ataupun penjagaan," kata Zenzi saat dihubungi, Kamis (16/5).
Diberitakan sebelumnya data dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa terdapat 27 hektare area konservasi yang perlu dilindungi.
Baca juga : Saksi Sebut Duta Palma Tak Bisa Diproses Hukum
Menurut Zenzi, konservasi menghadapi tantangan besar karena di awal konsep konservasi sudah salah, di mana negara memisahkan rakyat dari wilayah konservasi. Oleh karena itu pendekatan konservasi harus berbasis rakyat, agar penjagaan wilayah konservasi dapat terjamin oleh komunitas.
"Keterlibatan komunitas dan masyarakat bisa turut mengawasi area konservasi. Sehingga negara harus memberikan kepercayaan kepada rakyat," ujar dia.
Selama ini konservasi di Indonesia dinilai justru memisahkan peran masyarakat dengan wilayah. Sehingga tidak ada peran yang bisa membantu.
"Dengan begitu tanpa disadari justru memicu hilangnya rasa memiliki dan kepedulian rakyat atas wilayah tersebut sedangkan kapasitas pemerintah tidaklah relevan dibandingkan luas wilayah konservasi," pungkasnya. (Z-8)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan izin terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun untuk dua siklus.
Lahan negara bebas ex eigendom bisa disertakan dalam program PTSL tapi salah satu syaratnya adalah lahannya harus clear dan clean
KPK meyakini pembelian lahan di Situbondo dan Pasuruan berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan lahan hak guna usaha (HGU).
Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan PP No 12 Tehuan 2023 bisa menimbulkan kesenjangan juga berpotensi mewariskan berbagai konflik, salah satunya konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budi Satrio Djiwandono menegaskan negara tidak boleh 'kecolongan' untuk tetap mempertahankan sejengkal Tanah Air saja kepada pihak asing.
PROSES pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas 30 hektare (Ha) di lahan gambut Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, terus berlanjut.
Kerja sama ini dilakukan menyusul adanya pilot project restorasi dan pengelolaan ekosistem gambut di Kalimantan Tengah.
Pemerintah mengusung empat strategi utama: pencegahan deforestasi, pengelolaan hutan lestari, perlindungan ekosistem gambut, dan rehabilitasi hutan dan lahan.
Buruknya perlakuan terhadap ekosistem gambut pun menyebabkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ikut meningkat.
Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan memerlukan komitmen dan kerja sama antar pemangku kepentingan untuk melaksanakan rencana intervensi secara efektif,
Sudah sejak sepekan terakhir upaya pembasahan gambut dilakukan tim Satgas Karhutla, menyusul mulai terbakarnya area gambut di sekitar bandara dan hutan lindung Liang Anggang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved