Pemerintah Diminta Lebih Tegas Hukum Pelaku Karhutla

JURU Kampanye Hutan di Greenpeace Indonesia Belgis Laela Noor Habiba menilai pemerintah seharusnya bisa lebih tegas memberikan hukuman kepada korporasi maupun individu pelaku pembakaran hutan atau lahan gambut di berbagai daerah.

"Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) ini kan berulang di Indonesia karhutla di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan rata-rata di areal gambut. Areal konsesi yang terbakar juga dia lagi, dia lagi. Harusnya pemerintah bisa lebih tegas, reviu izin perusahaan-perusahaan ini atau cabut izin," kata Belgis saat dihubungi, Minggu (27/7).

Berdasarkan pantauan satelit NASA MODIS confidence level tinggi, terdeteksi ada 624 titik panas (hotspot) di seluruh Indonesia pada tanggal 1–26 Juli 2025. Di Provinsi Kalimantan Barat tercatat 121 hotspot, sedangkan di Provinsi Riau tercatat 183 hotspot.

Baca juga : Karhutla Meluas di Riau, KLHK Lakukan Pemadaman dari Darat dan Udara

Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan mengingatkan pemberian ancaman penyegelan hingga ancaman pidana bagi pelaku korporasi dan individu yang bertanggungjawab atas terjadinya karhutla.

Meski begitu Greenpeace Indonesia meminta pemerintah agar lebih tegas memberikan hukuman kepada pelaku karhutla.

"Segel ini kan kita tidak tahu ya, apakah nanti akan diproses atau tidak atau hanya sekedar administratif. Pemerintah harusnya bisa melakukan hal yang lebih tegas agar kejadian-kejadian seperti ini tidak berulang," ujarnya.

Terkini Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyebut setelah dilakukan pemantauan hotspot di Provinsi Riau, berdasarkan data dari sistem Sipongi (semua satelit), periode 26 Juli 2025 sebagai berikut tidak ada dalam kategori tinggi.

Kategori tinggi 0 hotspot, kategori medium 24 hotspot dengan sebaran Pelalawan 12 titik, Bengkalis 6 titik, Kota Dumai 4 titik, Rokan Hilir 2 titik. (Iam/M-3)