Karhutla Meluas di Riau, KLHK Lakukan Pemadaman dari Darat dan Udara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Dumai, Riau saat ini masih dilakukan baik melalui jalur darat dan udara. Di tengah cuaca panas ekstrem yang melanda, risiko karhutla di berbagai wilayah Indonesia juga turut meningkat, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

"Upaya tersebut di antaranya pemadaman berupa pemadaman darat secara terpadu (BPBD, TNI, Polri, RPK PT Bukit Batu Hutani Alam, Masyarakat Peduli Api Manggala Agni) dan pemadaman melaui udara (water bombing). Diupayakan juga melalui Teknologi Modifikadi Cuaca (TMC) menggunakan pesawat Cessna C208B/PK-SNS," ungkap Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Basar Manullang kepada Media Indonesia, Selasa (25/4).

Sementara itu, dihubungi secara terpisah Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fachri Radjab menambahkan bahwa di tengah cuaca panas yang menimpa wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia ini, fernoma karhutla berpotensi untuk terjadi di beberapa daerah rawan.

Baca juga: Cuaca 2023 Diprediksi Lebih Kering, BNPB Siapkan Operasi Darat dan Udara

"Kondisi cuaca cerah dengan suhu yang cukup tinggi dan makin berkurangnya curah hujan akan berpengaruh terhadap meningkatnya potensi karhutla terutama di daerah-daerah yang memang rawan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, menurut Basar, karhutla harus diantisipasi dengan terus memperkuat upaya pengendalian karhutla pada tahun 2023.

Dia menambahkan, Indonesia mungkin akan mengalami anomali iklim curah hujan menipis dan bisa jadi lebih panas dibanding tahun lalu.

"Kondisi tersebut bisa dapat berpotensi meningkatkan kerawanan karhutla di Indonesia," ujar Basar.

Sebagai langkah antisipasi, KLHK dikatakan telah melakukan upaya-upaya pengendalian karhutla, yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca karhutla.

Baca juga: 42 Titik Kebakaran Terjadi Sampai April 2023

Beberapa upaya itu di antaranya menggiatkan patroli pencegahan karhutla, baik patroli mandiri yang dilakukan Manggala Agni maupun patroli terpadu yang beranggotakan tim yang terdiri dari Manggala Agni bersama anggota POLRI, TNI, tokoh masyarakat dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sepanjang tahun.

Lalu penyadartahuan pencegahan karhutla melalui sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media.

Dilakukan pula koordinasi dan komunikasi intensif antar stake holder terkait pengendalian karhutla dari tingkat pusat, daerah hingga ke tingkat tapak. Kolaborasi pentaheliks yang melibatkan peran dan sinergi lima unsur yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemegang izin konsesi, akademisi berikut LSM dan masyarakat menjadi sangat penting untuk terus diperkuat.

Selanjutnya, pelaksanaan rekayasa cuaca melalui operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk pembasahan areal gambut untuk menurunkan potensi karhutla.

"Selain itu, kami juga monitoring dan deteksi dini hotspot yang terpantau karhutla monitoring system, melakukan verifikasi lapangan/ groundcheck hotspot yang terpantau, peningkatan peran serta masyarakat melalui aktivasi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), pemadaman darat secara dini jika ditemukan karhutla, pemadaman udara terutama di lokasi remote area dengan aksisibiltas yang sulit, dan penegakan hukum terus dilakukan," ujar Basar.

Pemda Harus Waspada

KLHK sendiri tengah mendorong kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan melaksanakan amanat sebagaimana pada Insruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Secara teknis KLHK juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar menindaklanjuti secara efektif hasil monitoring peringatan dan deteksi dini karhutla dengan menggerakan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing.

Lalu diminta untuk memantau terus prediksi iklim dan cuaca dari BMKG sehingga penetapan status siaga darurat lebih tepat dan akurat sehingga upaya pencegahan dapat dioptimalkan.

Selain itu, pemerintah daerah yang mulai mengalami kejadian karhutla meningkat untuk segera menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Provinsinya untuk optimalisasi pengerahan sumberdaya pengendalian karhutla.

Pemerintah daerah juga harus memprioritaskan upaya pencegahan dengan pelibatan unsur-unsur satuan wilayah, aparat daerah, stakeholders, masyarakat pada tingkat desa/tapak.

Tak lupa memberikan edukasi pada masyarakat, ajak para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan penyadartahuan pencegahan karhutla.

(Z-9)