Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berperilaku flexing atau memamerkan harta kekayaan di dunia maya.
"Saya menyemangati mengingatkan integritas, mengingatkan jangan flexing-flexing ya, sekarang hal-hal seperti itu sering memberi citra kurang baik," kata Ridwan seperti dilansir dari Antara, Rabu (26/4).
Pada kesempatan tersebut, Ridwan meminta seluruh ASN Pemprov Jawa Barat untuk langsung bekerja melayani masyarakat.
Baca juga: Anak Istri Flexing, Pejabat Dishub DKI Kena Rotasi ke Tempat Basah
"Di hari pertama kerja, semua unit sudah diperintahkan untuk full 100% memberikan layanan masyarakat, walaupun masyarakat masih mudik mungkin sampai. Mudik baliknya sampai Minggu (30/4) atau Senin (1/5) nanti," kata dia.
Pria akrab disapa Kang Emil itu juga menjelaskan tentang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat yang akan selesai pada September 2023.
Pihaknya menginginkan, capaian yang telah diraih Pemprov Jawa Barat di masa kepemimpinannya bisa dilanjutkan oleh pejabat berikutnya.
Baca juga: Flexing, Sekda Riau Harus Disanksi Biar Kapok
"Kami pamit karena waktu kerja kami empat bulan lagi banyak pencapaian tentu kekurangan masih ada. Tapi Insya Allah akan lebih baik lagi. Lalu pencapaian ada 510 penghargaan disampaikan karena kita membangun super team, bukan Superman, jadi kerja mereka saya apresiasi," kata Kang Emil. (Z-6)
POLISI menyatakan bahwa berkas perkara kasus penganiayaan David Ozora, oleh tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas telah mencapai tahap satu atau P 16.
Viral di jagat sosial media Twitter foto-foto anak dan istri Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Massdes Arroufy pamer gaya hidup mewah.
Pejabat Dishub DKI Jakarta diperiksa Inspektorat dan Badan Kepegawaian DKI Jakarta karena foto-foto pamer tas mewah keluarganya.
Massdes adalah pejabat eselon 3 dengan posisi lsebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan.
Pemeriksaan tersebut untuk mengklarifikasi pemberitaan yang telah beredar.
Keluarga Pejabat Pamer Harta, PJ Gubernur Wajib Beri Sanksi
Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Sebanyak 199 ASN hadir di salah satu hotel di Majalengka, Rabu (22/11). Mereka merupakan perwakilan dari ASN dan langsung mengucapkan ikrar bersama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved