Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
POLRI menyatakan bahwa akan melakukan tindakan tegas bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang melakukan pelanggaran hukum berat di wilayah Bali. Diketahui sebelumnya, viral pada sejumlah media sosial tingkah laku wisman melanggar lalu lintas di wilayah Canggu, Bali. Saat ditegur oleh petugas kepolisian, wisman tersebut pun membentak pihak kepolisian.
Merespons banyak perilaku pelanggaran hukum di kawasan destinasi wisata seperti Pulau Bali, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Bali dan pihak Imigrasi Bali untuk menindak tegas wisman-wisman nakal tersebut. "Tentu berkoordinasi dengan pemda juga apabila pelanggaran berat baru koordinasi dengan Imigrasi untuk ditindaklanjuti," kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (18/3).
Dedi juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan kegiatan penegakan hukum, khususnya pelanggaran pada saat berlalu lintas. Penegakan hukum terhadap wisman, kata Dedi, akan tetap menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. "Kelengkapan kendaraan dan tindak pelanggaran lantas sesuai ketentuan undang-undang," sebutnya.
Baca juga: Kehabisan Uang, Dua WNA Inggris dideportasi Dari Bali
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Bali Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini terus melakukan kegiatan penegakan hukum bagi kasus-kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali. "Ditlantas Polda Bali dan Satlantas jajaran sedang melaksanakan patroli dan giat pemeriksaan terhadap pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran, baik domestik maupun WNA (warga negara asing)," kata Bayu saat dihubungi pada Sabtu (18/3). "Terutama yang tidak menggunakan helm, TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dan surat-surat," imbuhnya.
Bayu mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh wisman dapat juga dipengaruhi oleh warga Bali yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, ia mengatakan akan menindak tegas kepada semua pelanggar lalu lintas, tidak hanya wisman. "Kadang mungkin mereka lihat warga domestik yang tidak pakai helm, makannya mereka (wisman) ikut-ikutan," beber Bayu.
Baca juga: Turis di Bali Banyak Lakukan Pelanggaran
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bayu menjelaskan bahwa pihaknya kerap menjumpai wisman yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada para penyedia jasa sewa atau rental motor untuk menyertakan syarat SIM internasional bagi para wisman yang hendak menyewa motor. "Pihak rental sudah diberi imbauan supaya menyertakan syarat SIM bagi bule-bule yang akan menyewa motor," sebutnya. (Z-2)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Terbukti, selama 14 hari pelaksanaan Operasi Ketupat Tinombala 2025 di wilayah Sulawesi Tengah, polisi mencatat lebih dari 25 ribu pelanggaran lalu lintas.
Pasalnya banyak kebijakan yang dibuat untuk menata lalu lintas, tetapi sering kali berbeda implementasinya di lapangan.
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengumumkan bahwa sistem pengurangan poin pelanggaran lalu lintas mulai berlaku pada tahun 2025. P
POLRES Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penindakan terhadap 107 pelanggar lalu lintas. Penindakan ini dilakukan selama Operasi Zebra Jaya 2024 yang akan berakhir dua hari lagi.
Tercatat ada 33.152 pelanggaran yang ditindak oleh E-TLE statis, 5.915 pelanggaran yang ditindak E-TLE mobile dan 15.400 teguran.
Operasi juga digelar untuk menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang rencananya akan digelar pada 20 Oktober mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved