Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BERBAGAI kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Pajak tidak mempengaruhi capaian target pajak di Jawa Barat (Jabar).
"Alhamdulillah kalau dampak terhadap penerimaan, so far di Jabar II ini tidak terlalu berpengaruh," tutur Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jabar II, Harry Gumelar, saat berada di Cirebon, Selasa (14/3).
Kanwil DJP Jabar II meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Subang, Karawang dan Bekasi.
Dijelaskan Harry pada Februari 2023 lalu, capaian di Jabar II sudah mencapai 20% dan pada hari ini capaian pajak sudah mencapai 23%. Pihaknya optimis hingga akhir Maret 2023 bisa tercapai 30% bahkan lebih atau setara Rp 10, 6 triliun dari target Rp 45,6 triliun. Dengan capaian ini Harry berharap mudaah-mudahan di akhir tahun bisa di atas 120%. "Artinya itu adalah pertumbuhan yang sangat baik," tutur Harry.
Menurut Harry, sebanyak 80% pembayar pajak termasuk kategori sangat sukarela membayar pajak. "Umumnya wajib pajak yang sudah paham pajak rasanya kalau tidak bayar pasti akan tahu sanksinya apa," tutur Harry.
Adapun sektor dominan penyumbang pajak terbesar di DJP Jabar II yaiatu sektor otomotif, perdagangan dan konstruksi. Kontribusi pajak terbesar berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang capainnya hingga 60%. "Kontribusi terbesar kanwil Jabar Ii itu dari PPN," tutur Harry.
Biasanya wajib pajak akan membayar di akhir-akhir tahun. "Kita juga melakukan pengawasan internal berjenjang," tutur Harry. Untuk itu pihaknya meminta bantuan masyarakat untuk bersama-sama membantu melakukan pengawasan. (N-3)
Baca Juga: Kinerja Anggaran Negara Catatkan Surplus Rp131 Triliun
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Acara dengan tema “Sinergi dengan Hati, Melayani dengan Nurani” ini digelar sebagai wujud apresiasi atas peran serta dan kontribusi Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.
NILAI harta wajib pajak (WP) yang baru dilaporkan lewat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II mencapai Rp1,35 triliun.
Pada Bidang Pendidikan telah direalisasikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD sebanyak 367 RKB, Pembangunan SMP Baru yakni SMPN 14, SMPN 15 dan SMPN 16 Denpasar.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan kembali oleh pemohon terkait Pengujian Materiil Undang-Undang omor 7 Tahun 2021 mengenai perpajakan.
PPN atas kendaraan bermotor sedianya telah berlaku sejak tahun 2000, namun PMK anyar itu dibuat untuk menyederhanakan beberapa ketentuan.
PENUNDAAN tender (lelang) paket proyek fisik itu karena harga material konstruksi mahal yang diakibatkan naiknya pajak pertambahan nilai (PPN).
Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud mengutarakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 12% tersebut sudah diatur oleh Undang-undang negara.
Kenaikan harga obat lantaran Pemerintah telah menaikan PPN sebesar 1%. Untuk kenaikannya pun bervariasi mulai dari 1-10% per item obat
REKTOR Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita, menyebut gejala korupsi di Indonesia sudah memasuki level siaga
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved