Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BERBAGAI kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Pajak tidak mempengaruhi capaian target pajak di Jawa Barat (Jabar).
"Alhamdulillah kalau dampak terhadap penerimaan, so far di Jabar II ini tidak terlalu berpengaruh," tutur Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jabar II, Harry Gumelar, saat berada di Cirebon, Selasa (14/3).
Kanwil DJP Jabar II meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Subang, Karawang dan Bekasi.
Dijelaskan Harry pada Februari 2023 lalu, capaian di Jabar II sudah mencapai 20% dan pada hari ini capaian pajak sudah mencapai 23%. Pihaknya optimis hingga akhir Maret 2023 bisa tercapai 30% bahkan lebih atau setara Rp 10, 6 triliun dari target Rp 45,6 triliun. Dengan capaian ini Harry berharap mudaah-mudahan di akhir tahun bisa di atas 120%. "Artinya itu adalah pertumbuhan yang sangat baik," tutur Harry.
Menurut Harry, sebanyak 80% pembayar pajak termasuk kategori sangat sukarela membayar pajak. "Umumnya wajib pajak yang sudah paham pajak rasanya kalau tidak bayar pasti akan tahu sanksinya apa," tutur Harry.
Adapun sektor dominan penyumbang pajak terbesar di DJP Jabar II yaiatu sektor otomotif, perdagangan dan konstruksi. Kontribusi pajak terbesar berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang capainnya hingga 60%. "Kontribusi terbesar kanwil Jabar Ii itu dari PPN," tutur Harry.
Biasanya wajib pajak akan membayar di akhir-akhir tahun. "Kita juga melakukan pengawasan internal berjenjang," tutur Harry. Untuk itu pihaknya meminta bantuan masyarakat untuk bersama-sama membantu melakukan pengawasan. (N-3)
Baca Juga: Kinerja Anggaran Negara Catatkan Surplus Rp131 Triliun
TARGET penerimaan pajak sebesar Rp2.183,9 triliun di 2025 dinilai tak realistis lantaran terlampau tinggi jika dibandingkan dengan 2024.
Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengungkapkan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tidak mencapai target yang dipatok Rp1.988,9 triliun, pajak penghasilan (PPh) kontraksi
Pemerintah tidak berencana menurunkan batasan omzet UMKM (threshold) yang kena pajak dari Rp4,8 miliar menjadi Rp3,6 miliar per tahun.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Pemerintah didesak memperpanjang fasilitas tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM.
SEBANYAK 12 serikat buruh/serikat pekerja mengajukan uji konstitusi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
PEMERINTAH dan DPR didorong untuk memberikan insentif nyata bagi pelaku usaha dan sopir angkutan online (daring). Setidaknya ada empat insentif yang diusulkan Oraski.
SITUASI perekonomian tidak pasti dan laju inflasi membuat masyarakat sulit mendapatkan hunian di Jakarta. Karena itu, pada akhirnya mereka melirik properti di luar Jakarta lebih terjangkau.
Dalam upaya meringankan beban masyarakat menjelang mudik Lebaran, pemerintah resmi memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian tiket pesawat
Kenaikan tarif PPN 12% resmi berlaku untuk kendaraan mewah seperti mobil 3.000–4.000 cc, motor di atas 500 cc, pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan lainnya. Simak daftar lengkapnya di sini!
Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud mengutarakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 12% tersebut sudah diatur oleh Undang-undang negara.
REKTOR Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita, menyebut gejala korupsi di Indonesia sudah memasuki level siaga
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved