Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Pajak tidak mempengaruhi capaian target pajak di Jawa Barat (Jabar).
"Alhamdulillah kalau dampak terhadap penerimaan, so far di Jabar II ini tidak terlalu berpengaruh," tutur Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jabar II, Harry Gumelar, saat berada di Cirebon, Selasa (14/3).
Kanwil DJP Jabar II meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Subang, Karawang dan Bekasi.
Dijelaskan Harry pada Februari 2023 lalu, capaian di Jabar II sudah mencapai 20% dan pada hari ini capaian pajak sudah mencapai 23%. Pihaknya optimis hingga akhir Maret 2023 bisa tercapai 30% bahkan lebih atau setara Rp 10, 6 triliun dari target Rp 45,6 triliun. Dengan capaian ini Harry berharap mudaah-mudahan di akhir tahun bisa di atas 120%. "Artinya itu adalah pertumbuhan yang sangat baik," tutur Harry.
Menurut Harry, sebanyak 80% pembayar pajak termasuk kategori sangat sukarela membayar pajak. "Umumnya wajib pajak yang sudah paham pajak rasanya kalau tidak bayar pasti akan tahu sanksinya apa," tutur Harry.
Adapun sektor dominan penyumbang pajak terbesar di DJP Jabar II yaiatu sektor otomotif, perdagangan dan konstruksi. Kontribusi pajak terbesar berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang capainnya hingga 60%. "Kontribusi terbesar kanwil Jabar Ii itu dari PPN," tutur Harry.
Biasanya wajib pajak akan membayar di akhir-akhir tahun. "Kita juga melakukan pengawasan internal berjenjang," tutur Harry. Untuk itu pihaknya meminta bantuan masyarakat untuk bersama-sama membantu melakukan pengawasan. (N-3)
Baca Juga: Kinerja Anggaran Negara Catatkan Surplus Rp131 Triliun
Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sepanjang 2026 bagi pekerja di lima sektor padat karya tertentu, sebagai bagian dari stimulus untuk menjaga daya beli.
Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menyambut baik langkah pemerintah membebaskan pajak penghasilan bagi pekerja dengan upah di bawah Rp10 juta.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memberikan stimulus Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sektor pariwisata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, paket stimulus lanjutan yang diminta Presiden Prabowo Subianto mencakup berbagai program.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penambahan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Rp84,5 triliun dari transaksi digital lintas negara
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang keringanan atau insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk pembeli rumah susun ataupun tapak hingga 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan pandangan resmi terkait dampak tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia perlu diturunkan ke level 9% agar lebih kompetitif di tingkat regional.
PEMERINTAH melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan pemerintah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved