Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2023 mengalami surplus Rp131,8 triliun, setara 0,63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran yang surplus itu didorong oleh capaian positif dari sisi pendapatan negara di dua bulan pertama tahun ini.
"Kondisi APBN Februari ini memang jauh lebih kuat dibandingkan Januari-Februari tahun lalu, dilihat dari postur, maupun penerimaan dan belanja," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Selasa (14/3).
Hingga akhir Februari 2023, pendapatan negara tercatat sebesar Rp419,6 triliun, tumbuh 38,7% dari posisi tahun lalu (year on year/yoy). Perolehan pendapatan negara tersebut setara 17% dari target pendapatan di APBN tahun ini yang mencapai Rp2.463 triliun.
Baca juga : Pemerintah Optimistis Ekonomi Triwulan I Tumbuh 5,0%
Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp280 triliun, tumbuh 40,4% (yoy), penerimaan kepabeanan dan cukai Rp53,3 triliun, tumbuh negatif 6,1% (yoy), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp86,4 triliun, atau tumbuh 86,6% (yoy).
Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan signifikan lantaran dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih lebih tinggi dibanding Februari 2022. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi dan dampak dari Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) turut mengerek kinerja penerimaan pajak.
Baca juga : Pekan Kedua Maret, 7,1 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT
Pajak Penghasilan (PPh) non migas, misalnya, telah mencapai Rp137,09 triliun, atau 15,69% dari target. Lalu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp128,27 triliun, atau 17,27% dari target.
Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat telah mengumpulkan penerimaan negara senilai Rp1,95 triliun, atau 4,87% dari target. Sedangkan PPh migas telah mencapai Rp12,67 triliun, atau 20,62% dari target.
"Ke depan memang penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan, sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun aktivitas ekonomi yang meningkat dan implementasi UU HPP akan mendukung penerimaan pajak," jelas Sri Mulyani.
Adapun realisasi belanja negara telah mencapai Rp287,8 triliun, tumbuh 1,8% (yoy), atau setara 9,4% dari alokasi di dalam APBN 2023 yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Belanja itu terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp182,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp105,2 triliun.
Sedangkan realisasi pembiayaan utang per Februari 2023 mencapai Rp186,9 triliun. Itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp177,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp9,2 triliun.
"Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track, sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023," kata Sri Mulyani. (Z-5)
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved