Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2023 mengalami surplus Rp131,8 triliun, setara 0,63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran yang surplus itu didorong oleh capaian positif dari sisi pendapatan negara di dua bulan pertama tahun ini.
"Kondisi APBN Februari ini memang jauh lebih kuat dibandingkan Januari-Februari tahun lalu, dilihat dari postur, maupun penerimaan dan belanja," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Selasa (14/3).
Hingga akhir Februari 2023, pendapatan negara tercatat sebesar Rp419,6 triliun, tumbuh 38,7% dari posisi tahun lalu (year on year/yoy). Perolehan pendapatan negara tersebut setara 17% dari target pendapatan di APBN tahun ini yang mencapai Rp2.463 triliun.
Baca juga : Pemerintah Optimistis Ekonomi Triwulan I Tumbuh 5,0%
Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp280 triliun, tumbuh 40,4% (yoy), penerimaan kepabeanan dan cukai Rp53,3 triliun, tumbuh negatif 6,1% (yoy), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp86,4 triliun, atau tumbuh 86,6% (yoy).
Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan signifikan lantaran dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih lebih tinggi dibanding Februari 2022. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi dan dampak dari Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) turut mengerek kinerja penerimaan pajak.
Baca juga : Pekan Kedua Maret, 7,1 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT
Pajak Penghasilan (PPh) non migas, misalnya, telah mencapai Rp137,09 triliun, atau 15,69% dari target. Lalu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp128,27 triliun, atau 17,27% dari target.
Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat telah mengumpulkan penerimaan negara senilai Rp1,95 triliun, atau 4,87% dari target. Sedangkan PPh migas telah mencapai Rp12,67 triliun, atau 20,62% dari target.
"Ke depan memang penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan, sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun aktivitas ekonomi yang meningkat dan implementasi UU HPP akan mendukung penerimaan pajak," jelas Sri Mulyani.
Adapun realisasi belanja negara telah mencapai Rp287,8 triliun, tumbuh 1,8% (yoy), atau setara 9,4% dari alokasi di dalam APBN 2023 yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Belanja itu terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp182,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp105,2 triliun.
Sedangkan realisasi pembiayaan utang per Februari 2023 mencapai Rp186,9 triliun. Itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp177,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp9,2 triliun.
"Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track, sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023," kata Sri Mulyani. (Z-5)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved