KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2023 mengalami surplus Rp131,8 triliun, setara 0,63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran yang surplus itu didorong oleh capaian positif dari sisi pendapatan negara di dua bulan pertama tahun ini.
"Kondisi APBN Februari ini memang jauh lebih kuat dibandingkan Januari-Februari tahun lalu, dilihat dari postur, maupun penerimaan dan belanja," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Selasa (14/3).
Hingga akhir Februari 2023, pendapatan negara tercatat sebesar Rp419,6 triliun, tumbuh 38,7% dari posisi tahun lalu (year on year/yoy). Perolehan pendapatan negara tersebut setara 17% dari target pendapatan di APBN tahun ini yang mencapai Rp2.463 triliun.
Baca juga : Pemerintah Optimistis Ekonomi Triwulan I Tumbuh 5,0%
Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp280 triliun, tumbuh 40,4% (yoy), penerimaan kepabeanan dan cukai Rp53,3 triliun, tumbuh negatif 6,1% (yoy), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp86,4 triliun, atau tumbuh 86,6% (yoy).
Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan signifikan lantaran dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih lebih tinggi dibanding Februari 2022. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi dan dampak dari Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) turut mengerek kinerja penerimaan pajak.
Baca juga : Pekan Kedua Maret, 7,1 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT
Pajak Penghasilan (PPh) non migas, misalnya, telah mencapai Rp137,09 triliun, atau 15,69% dari target. Lalu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp128,27 triliun, atau 17,27% dari target.
Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat telah mengumpulkan penerimaan negara senilai Rp1,95 triliun, atau 4,87% dari target. Sedangkan PPh migas telah mencapai Rp12,67 triliun, atau 20,62% dari target.
"Ke depan memang penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan, sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun aktivitas ekonomi yang meningkat dan implementasi UU HPP akan mendukung penerimaan pajak," jelas Sri Mulyani.
Adapun realisasi belanja negara telah mencapai Rp287,8 triliun, tumbuh 1,8% (yoy), atau setara 9,4% dari alokasi di dalam APBN 2023 yang sebesar Rp3.061,2 triliun. Belanja itu terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp182,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp105,2 triliun.
Sedangkan realisasi pembiayaan utang per Februari 2023 mencapai Rp186,9 triliun. Itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp177,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp9,2 triliun.
"Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track, sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023," kata Sri Mulyani. (Z-5)
