Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA kini, Kota Cirebon, Jawa Barat belum memiliki peraturan daerah (perda) tentang kebencanaan. Karena itu BPBD Kota Cirebon mengusukan Cirebon segera membuat perda ini agar penanganan kebencanaan bisa dilakukan dengan baik.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo mengatakan Kota Cirebon merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang belum memiliki payung hukum perda tentang kebencanaan. "Menurut kami perda itu penting," tutur Andi, Selasa (28/2).
Dijelaskan, sekali pun tingkat kerawanan bencana di Kota Cirebon tidak seperti daerah-daerah lain di Jawa Barat, namun regulasi mengenai kebencanaan sangat penting. Ini dikarenakan langkah-langkah antisipasi hingga penanggulangan bencana di Kota Cirebon dilakukan berdasarkan regulasi yang ada. Perda kebencanaan ini yang nantinya akan mengatur penanggulangan bencana dari hulu ke hilir.
Sebagai langkah awal, BPBD Kota Cirebon tahun ini sudah menganggarkan untuk penyusunan Naskah Akademik (NA) dari perda yang akan dibentuk tersebut. "NA sudah direncanakan tahun ini. Mudah-mudahan akhir tahun bisa lahir," tutur Andi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon, Tunggal Dewanto, menyambut baik masukan dari BPBD yang menginginkan langkah-langkah penanggulangan bencana di Kota Cirebon diatur oleh payung hukum berbentuk perda. "Ini masukan yang harus dijadikan pertimbangan," tuturnya. (OL-15)
Status tersebut menjadi langkah krusial guna menekan risiko banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah yang bisa saja terjadi saat intensitas hujan meningkat seperti saat ini.
Pemkot Pekanbaru resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi tahun 2025, terhitung mulai 3 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026.
Operasi dilakukan untuk menurunkan hujan di wilayah tidak terdampak, atau mencegah hujan di zona rawan bencana, menggunakan penyemaian NACL atau Calcium Oxide.
SETIDAKNYA 31 ribu personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Riau.
Kecamatan Ile Ape merupakan salah satu kawasan ring satu atau kawasan terdekat dari Gunung Api Ile Ape (Lewotolok).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) segera menetapkan status siaga bencana setelah Kabupaten Kolaka Timur dan Kota Kendari lebih dulu mengumumkan status siaga.
Pemprov DKI mitigasi risiko di TPST Bantargebang pascalongsor dan salurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan ratusan juta bagi ahli waris serta beasiswa anak korban.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved