Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Garuda Provinsi Papua Pegunungan mendukung penuh agar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP). Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Garuda Papua Pegunungan, Danius Wenda, merespons pernyataan sikap 9 OAP Calon DPD RI dari Provinsi Papua Pegunungan.
Menurut dia, memprioritaskan OAP merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Apalagi, kata dia, Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan dimekarkan karena ada ketimpangan lapangan kerja yang sangat luar biasa.
"Kuota kursi DPD RI juga terbatas hanya 4 kursi, oleh sebab itu wajib hukumnya prioritaskan kepada OAP yang mana telah lulus administrasi," ujar Danius dalam keterangan yang diterima, Selasa (21/2).
Dia berharap agar warga bukan OAP cukup menguasai di bidang ekonomi dan bidang lainnya, tak lagi berambisi menguasai di dunia politik.
Pasalnya, ditegaskan Danius, apabila warga non-OAP berambisi menjadi anggota DPD RI, hal tersebut justru menciptakan kecemburuan sosial yang sangat luar biasa, merampas hak-hak OAP itu sendiri, dan berdampak pada retaknya kebinekaan.
"Kita harus ciptakan keadilan dalam hal dunia kerja, hidup berbaur, bersatu padu membangun bangsa yang kita cintai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap dia.
Baca juga: Sinergi Kementan-DPR Maksimalkan Peran Kelompok Wanita Tani
Danius menegaskan, DOB hadir karena lapangan kerja OAP semakin menipis. Sementara, anak muda potensial sudah cukup menjadi penonton dan penikmat kemajuan saudara-saudara Nusantara yang lahir, hidup, dan berinvestasi di Papua Pegunungan.
Menurutnya, selama ini OAP sulit sekali diterima kerja di BUMD, BUMN, dan swasta kecuali Bank Papua. Dia bilang, jika semua pihak tidak menjaga keseimbangan kerja antara OAP dan warga dari Nusantara, hal tersebut justru sedang menabur bom waktu.
"Sebagai anak bangsa punya hak kerja yang sama. Penyakit seperti ini, kami berharap dengan hadirnya DOB kita benahi satu persatu agar hubungan kekerabatan yang terbangun lama, kita jaga bersama," tuturnya.
Oleh sebab itu, Danius berharap agar Penjabat Gubernur, KPU, dan Bawaslu Papua Pegunungan merespons dan memperhatikan keluhan dan permohonan 9 Calon DPD RI OAP tersebut.
"Harap diperhatikan dan diakomodir, mereka adalah generasi potensial masa depan bangsa. Bibit SDM ini perlu dijaga, dipelihara, diberi ruang karena tulang pungung masa depan bangsa ada di mereka," katanya.
Dia menambahkan, dengan adanya DOB, Partai Garuda berharap semua pihak membangun peradaban yang baru. Semua orang OAP dan non-OAP harus dihidup rukun, berbaur, mendukung satu sama lain, tanpa curiga satu sama lain.
"Masing-masing mengakui kelebihan dan kekurangan, yang kuat mengangkat yang lemah. Orang Papua sangat lemah dan ketinggalan secara ekonomi, jangan dirampas lagi dunia politiknya," tandas Danius. (OL-16)
KADER Partai Golkar, Adrianus Agal, melaporkan oknum pengacara yang diduga menyebarkan berita hoaks terkait putusan PTUN yang membatalkan SK Menkumham RI soal pengesahan AD/ART Golkar.
Pelaporan terhadap Ketum Partai Garuda itu sempat ditangani Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.
Putusan soal usia calon kepala daerah menjadi urusan Partai Garuda dan MA.
PARTAI Garuda menggegerkan dunia perpolitikan Tanah Air karena permohonan hak uji materiel terkait syarat usia minimal calon kepala daerah yang diajukannya dikabulkan Mahkamah Agung.
Gugatan tidak memenuhi syarat formil permohonan karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.
Ada potensi partai yang suaranya jauh dari ambang batas parlemen akhirnya menjual suara tersebut dengan cara memanipulasinya menjadi fakta hukum.
Penetapan yang dianggap sepihak ini memicu protes keras dari para calon yang namanya hilang dari daftar.
Upaya pengiriman air bersih untuk warga di wilayah Lopon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berubah mencekam setelah sopir truk tangki menjadi sasaran tembakan
Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, mengutuk keras aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Dekai ibukota Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pangdam XVII/Cendrawasih mengatakan akan dijadwalkan kembali
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan yang dijadwalkan Rabu (14/1) disebabkan alasan keamanan sehingga wapres pergi ke Biak Numfor
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan. Kunjungan itu dijadwalkan Rabu (14/1) atas alasan keamanan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved