Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas meresmikan 7 Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jateng. MPP tersebut berada di 7 kabupaten, antara lain Semarang, Wonogiri, Demak, Sragen, Purbalingga, Pekalongan, dan Pemalang.
Azwar pun mengapresiasi Ganjar yang meresmikan 7 MPP sekaligus. Azwar mengatakan, baru Provinsi Jateng yang meresmikan fasilitas pelayanan publik ini di 7 lokasi secara bersamaan.
“Selama saya jadi menteri yang langsung peresmian banyak ini Jawa Tengah, langsung 7. Kemarin karena ada di provinsi lain 3, 4. Kami mengapresiasi ini karena peresmiannya jadi efisien apalagi ada Pak Gubernur dan seterusnya,” kata Azwar usai meninjau MPP Kabupaten Sragen, Jateng, Senin (20/2).
Dengan diresmikannya 7 MPP, kini Provinsi Jateng sudah memiliki 28 MPP. Sebelumnya MPP sudah hadir di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Semarang.
Kemudian Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap. Selain itu ada juga MPP milik Pemprov Jateng.
Ganjar sendiri menyebut peresmian 7 MPP di Jateng adalah permulaan. Selanjutnya, kata Ganjar, Provinsi Jateng akan mengembangkan MPP digital agar masyarakat semakin mudah mendapat pelayanan.
“Tapi yang penting buat saya adalah setelah ini ada, maka akan naik ke Mall Pelayanan Publik yang digital. Digital ini adalah tahap lanjut dari pelaksanaannya,” tutur Ganjar.
Baca juga : Srikandi Ganjar Jateng Beri Fasilitas Penerangan di Kabupaten Pati
Menurut Ganjar, MPP digital membuat masyarakat bisa mengakses layanan dari mana saja. Ganjar pun telah menyiapkan MPP Kabupaten Sragen untuk ujicoba layanan digital tersebut.
“Pak Menteri tadi menyiapkan, Sragen juga sudah siap untuk tadi di jadikan sebagai tempat ujicoba pelayanan digitalnya. Sehingga jauh lebih cepat, lebih transparan, lebih terbuka, sekaligus mengedukasi,” sambungnya.
Dengan MPP ini, Ganjar optimistis pelayanan publik semakin efektif dengan kehadiran MPP. Ganjar pun mengapresiasi jajaran pimpinan daerah yang sudah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui MPP ini.
“Maka kawan-kawan Bupati Wali Kota di Jawa Tengah terima kasih mereka punya komitmen yang sangat tinggi untuk melayani masyarakat juga memberikan fasilitas melalui MPP ini,” kata Ganjar.
Selain memberikan pelayanan terbaik, Ganjar berharap reformasi birokrasi di Jateng semakin berjalan. Kementerian PANRB sendiri telah memberikan peringkat A kepada Provinsi Jateng dalam sektor birkorasi informasi.
“Sebenarnya itu juga kita dorong. Target saya masih satu lagi, AA. AA ini baru ada di Jogja lho, hebat lah kita belajar dari Jogja,” kata Ganjar.
Sebagai informasi, Ganjar telah menggenjot target 100 persen untuk pembangunan MPP di 35 Kabupaten/Kota se-Jateng. Dengan sudah berdirinya 28 MPP di Jateng, artinya tinggal 7 MPP lagi yang belum dibangun. (RO/OL-7)
Tito juga menyebut MPP Kota Semarang sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Tengah.
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Kini layanan administrasi BPJS Kesehatan di Malang, Batu, dan Kabupaten Malang bisa diurus di MPP. Cepat, praktis, dan satu pintu dalam satu lokasi.
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akhirnya memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Lokasinya berada di Gedung Cianjur Creative Center di Jalan Mangunsarkoro.
Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga layanan kepolisian dan imigrasi.
Upaya awal ini dinilai penting untuk memudahkan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) KIPP Tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved