BPBD Kota Sukabumi Libatkan Mahasiswa Dalam Penanganan Bencana

KOTA Sukabumi, Jawa Barat, sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah Nomor Nomor 7/2017 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana. Perda mengamanatkan semua elemen, termasuk kampus dan pranatanya, memiliki peran sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Zulkarnain Barhami, menuturkan mengimplementasikan perda itu, maka BPBD Kota Sukabumi memanfaatkan masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) untuk mengajak mereka berperan aktif meningkatkan kesadaran lingkungan. Para mahasiswa diedukasi cara menjaga alam sebagai langkah memitigasi risiko bencana.

"Persoalan lingkungan dan bencana itu saling bertautan yang semakin mengkhawatirkan dihadapi akhir-akhir ini," kata Zulkarnain, Kamis (16/2).

Menurut Zulkarnain setidaknya ada empat tantangan penanggulangan bencana. Pertama soal pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap ancaman bencana. Kondisi itu mengharuskan pemerintah dipandang perlu meningkatkan kapasitas respons aparat dan masyarakat.

"Tantangan kedua soal pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kemiskinan, kebutuhan lahan, serta eksploitasi lingkungan. Kondisi-kondisi itu membuat masyarakat harus tinggal di kawasan rawan bencana," tuturnya.

Tantangan lain adalah ancaman bencana yang makin meningkat akibat dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta kerusakan lingkungan yang tak terkendali. Tantangan berikutnya menyangkut ketersediaan data dan informasi risiko bencana yang masih terbatas. "Karena keterbatasan itu, maka berdampak tidak dapat langsung diaplikasikan pada kebijakan pembangunan," tegasnya.

Berbagai tantangan itu mengharuskan mahasiswa bisa berperan mengabdikan diri kepada masyarakat untuk ikut memitigasi risiko bencana. Tanpa peran dan partisipasi semua elemen, upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana mustahil terwujud.

"Bencana terjadi ketika bergabungnya bahaya dan kerentanan. Bahaya akan menjadi bencana apabila kapasitas masyarakat lebih rendah dibanding bahaya yang datang atau kerentanan warga lebih tinggi dari bahaya. Semakin tinggi kerentanan seseorang atau komunitas, semakin besar risiko yang diterima," pungkasnya. (OL-15)