Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DINAS Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyatakan hasil panen padi Januari, Februari, dan Maret 2023 cukup untuk delapan bulan kebutuhan beras di Klaten.
Sementara itu, luas panen Januari sekitar 4.400 hektare, Februari 7.000 hektare, dan Maret 2023 mencapai 12.000 hektare. Hasil panen tiga bulan pertama tahun ini total 85.000 ton setara beras.
"Hasil panen padi 85.000 ton itu cukup untuk kebutuhan beras konsumsi delapan bulan. Adapun kebutuhan beras di Klaten 9.400 ton per bulan," kata Kepala DKPP Klaten, Widiyanti, Senin (13/2).
Sebagaimana diketahui, bahwa Kabupaten Klaten merupakan lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Produksi padi 2022 mencapai 275.000 ton setara beras atau surplus 149.000 ton.
"Dengan demikian, ketersediaan beras aman di Kabupaten Klaten. Bahkan, hasil panen tiga bulan pertama tahun ini cukup untuk kebutuhan delapan bulan di Klaten," imbuh Kepala DKPP Widiyanti.
Terkait harga beras naik, ia membenarkan bahwa kenaikan harga beras di pasar karena harga gabah juga sudah naik. Sekarang, gabah kering panen (GKP) Rp6.200-Rp6.500 per kilogram.
Pantauan di Pasar Srago, Klaten Tengah, kini harga beras medium C4 Rp12.000-Rp13.000 per kilogram dan beras premium Mentik Wangi atau Rojolele Srinuk mencapai Rp15.000 perkilogram. (OL-13)
Baca Juga: Harga Beras Naik, Warga Serbu Pasar Murah Perum Bulog Larantuka
Workshop sinden yang merupakan program Dewan Kesenian Klaten 2025, diikuti 52 sinden/penyanyi dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten.
Bupati Klaten Desak Pencabutan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024
"Ini bukan sekadar apem. Tetapi, dilihat bagaimana spirit di masa lalu untuk bisa saling memaafkan, bertoleransi, dan menjaga kerukunan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Klaten,"
Hingga akhir Juli, jumlah kasus leptospirosis di Kabupaten Klaten mencapai 97 kasus dengan 18 kematian.
Melalui forum konsultasi publik, diharapkan ada saran dan masukan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah kecamatan selaku penyelenggara pelayanan.
Komandan Kodim 0723/Klaten dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kasdim Mayor Inf Ismail Syahrudin mengatakan, bahwa program KBMKB XXX/2025 di Desa Sudimoro berjalan lancar.
Perkara yang masuk ke DKPP tidak semua dapat ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan selama hampir 13 tahun DKPP berdiri, pihaknya selalu menerima aduan yang masuk.
Aduan Masyarakat Sipil terkait pelanggaran kode etik penggunaan jet pribadi oleh KPU RI dinyatakan belum memenuhi syarat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved