Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
UPACARA adat Rebo Kasan dan Tari Kedidi kini tercatat sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Secara simbolis, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Harun Sulianto menyerahkan Surat Pencatatan KIK tersebut kepada Bupati Bangka, Mulkan.
"Saya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Bangka yang mulai gencar mendaftarkan KIK daerahnya," ujar Harun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/2).
Baca juga : Motif Kain Batik “My Bangka “ Tercatat di Ditjen Kekayaan Intelektual
Sebagai orang nomer satu di jajaran Kemenkumham Babel. Harun berharap agar karya lainnya dapat didaftarkan kembali, sehingga memperoleh perlindungan hukum dan meminimalisir pencurian karya oleh pihak lain.
Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Babel, Eva Gantini menjelaskan jika Rebo Kasan dan Tari Kendidi masuk dalam Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) KIK.
“Rebo Kasan tercatat dengan nomer EBT19202300040. Sementara untuk Tari Kedidi yakni EBT19202300039," ujar Eva. (RO/OL-7)
Pengaturan pelindungan merek non-use masih terdapat kesenjangan dan ketidaksesuaian antara ideal dan realitas.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Edison Manik, mengatakan pentingnya legalitas dalam persaingan usaha saat ini.
Kekayaan intelektual, kata dia, tidak hanya dapat mempertahankan jati diri dan karakteristik suatu bangsa.
UMKM adalah pejuang ekonomi rakyat yang penuh semangat, namun masih banyak yang belum menyadari pentingnya perlindungan hukum atas ciptaan dan merek mereka.
GURU besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Fatma Lestari mengungkapkan pentingnya inovasi dalam memperkuat sistem keselamatan dan kesehatan kerja.
Pemahaman yang kuat tentang HAKI bagi perajin ukir dan pengusaha mebel di Jepara bukan hanya penting, tetapi juga krusial untuk memastikan daya saing yang sehat di pasar global.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved