Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Binar dari Selatan untuk Indonesia.
Upaya itu dapat ditempuh dengan meningkatkan ekosistem inovasi di daerahnya. Pesan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melakukan audiensi dengan Bupati Bantaeng dan jajarannya di Kantor Bupati Bantaeng pada Kamis (2/2).
Yusharto mengungkapkan, Kemendagri melalui BSKDN memiliki ajang penghargaan bagi daerah terinovatif yang diselenggarakan setiap tahunnya. Gelaran tersebut dikenal dengan Innovative Government Award (IGA). Saat menilai inovasi daerah, Dia mengatakan salah satu hal yang sangat diperhatikan Kemendagri adalah ekosistem inovasi di daerah tersebut.
Selanjutnya, Yusharto menuturkan Kemendagri terus mendorong daerah untuk melaporkan inovasinya ke pemerintah pusat melalui BSKDN. Dirinya menambahkan, Kemendagri tidak keberatan apabila inovasi tersebut sudah diikutsertakan pada ajang penghargaan yang diselenggarakan Kementerian atau Lembaga lain.
Dirinya menambahkan, hal terpenting bagi Kemendagri inovasi yang didaftarkan pada gelaran IGA sudah memiliki nilai kematangan yang tinggi. Artinya, inovasi tersebut sudah melalui serangkaian tahap uji coba sebelum diterapkan.
"Dengan demikian harapannya Indeks Inovasi berikut penugasan kabupaten kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menjadi lebih terukur untuk tahun ke depan. Mungkin juga bisa diikutkan dalam prioritas utama bapak bupati," ungkap Yusharto.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga turut menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengenai pemeringkatan IGA. Mendagri berharap tim penilai IGA tidak sekedar mengumumkan daerah terinovatif, tetapi juga mengumumkan daerah yang masih belum memiliki ekosistem inovasi yang baik.
Baca juga :
Harapannya hal itu dapat menjadi motivasi bagi daerah yang kurang inovatif, untuk meningkatkan ekosistem inovasi di wilayahnya masing-masing.
"Kami (BSKDN) yakin Kabupaten Bantaeng sudah mempunyai langkah-langkah strategis dan mudah-mudahan tahun 2023 peringkat Bantaeng bisa kembali ke posisi-posisi awal dan mungkin saja melebihi prestasi yang dicapai kemarin-kemarin," jelasnya.
Sementara itu, Yusharto menyakini pemerintah daerah (Pemda) tidak akan kesulitan meningkatkan inovasi apabila didukung oleh OPD yang kreatif. Tak hanya itu, keberadaan OPD yang kreatif juga harus menyebar rata di setiap instansi. Sehingga, mereka dapat mengawal pertumbuhan inovasi di daerahnya.
"Mudah-mudahan Bantaeng bisa menjadi binar untuk Indonesia, mencarnya bukan dari selatan tapi kiri-kanan depan belakang artinya dari semua ara mengingat Sulawesi Selatan ini kan titik sentral (kepulauan Indonesia bagian Timur)," tutur Yusharto.
Sementara itu, Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kemendagri, atas pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap kinerja OPD Kabupaten Bantaeng. Dirinya berharap, inovasi di Kabupaten Bantaeng dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang.
"Kehadiran Bapak hari ini sekali lagi akan memberikan penguatan, motivasi kepada kami untuk bisa mengikuti instruksi Menteri agar kerja-kerja pemerintah hari ini tidak boleh lagi dengan kerja-kerja yang bersifat konvensional, tetapi sudah harus dengan inovasi," pungkasnya. (RO/OL-7)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved