Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung dengan predikat Cumlaude.
"Ini lebih nervous daripada saya memimpin sidang paripurna," kata Bambang Soesetyo atau akrab disapa Bamsoet sebelum mulai membacakan ringkasan disertasinya di depan 10 penguji dalam sidang doktoral di Kampus Unpad Bandung, Sabtu (28/1).
Rektor Unpad, Prof Rina Indiastuti yang memimpin sidang doktoral mengatakan pria yang akrab disapa Bamsoet ini meraih IPK 4,0
lantaran mempublikasikan dua artikel di dua jurnal internasional, serta masa studi kurang dari tiga tahun.
Bamsoet juga berhasil mempertahankan disertasinya berjudul Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas di hadapan 10 penguji.
"Kami nyatakan saudara Bambang lulus pada program doktor dalam bidang Ilmu Hukum dengan yudisium dengan pujian atau cumlaude. Oleh karena itu, mulai hari ini saudara sudah berhak menggunakan gelar Doktor," ujar Rina saat mengumumkan hasil sidang doktoral Bamsoet di Kampus Unpad Bandung.
Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly menjadi penguji atau oponen ahli dalam sidang doktoral Bamsoet. Selain kedua menteri itu, ada juga mantan Menteri Sekretaris Negara Yuzril Ihza Mahendra yang juga duduk sebagai penguji.
baca juga: PBA Apresiasi Bamsoet Raih Doktor Ilmu Hukum dari Unpad
Dalam disertasi itu, Bamsoet menjelaskan bahwa perlu adanya produk hukum yang bisa memastikan pembangunan negara itu berkesinambungan dalam setiap periode kepemimpinan presiden. Hal itu menurutnya bisa dilakukan dengan adanya PPHN.
"Presiden selanjutnya belum pasti akan meneruskan pembangunan yang dilakukan presiden sebelumnya. Sehingga pembangunan yang mangkrak akan membuat APBN atau APBD menjadi percuma dan merugikan rakyat," jelasnya.
Setelah selesai membacakan ringkasan disertasinya, Bamsoet kemudian ditanya oleh Mahfud MD terkait urgensi pembuatan PPHN. Pasalnya Mahfud menilai sudah ada produk hukum serupa yang bisa dijadikan acuan pembangunan negara berkesinambungan.
"Dan bagaimana ini bisa diterima oleh masyarakat?" kata Mahfud.
Bamsoet kemudian mengatakan bahwa PPHN itu penting untuk bisa memastikan pembangunan benar-benar dilakukan dalam jangka panjang dengan adanya landasan hukum yang kuat. "Jadi PPHN penting untuk perencanaan sumber daya kita, sehingga kita tidak bergantung kepada utang," ujarnya. (N-1)
MPR merupakan lembaga khas Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen, MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat memiliki tiga tugas.
Muzani juga meminta kepada para calon pemimpin daerah untuk menenangkan para pendukungnya serta tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan kegotong-royongan.
"Tambah lagi dengan perang di Ukraina, sehingga ketidakpastian global yang merembet ketidakpastian negara-negara di mana pun di dunia ini menjadi semakin meningkat," kata Presiden
"Presiden Iran menceritakan Iran banyak mendapatkan tekanan dari negara-negara Barat. Namun, dari tekanan tersebut justru telah membuat Iran mengalami banyak kemajuan."
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengimbau masyarakat untuk menerima kepulangan WNI dari Provinsi Hubei, Tiongkok, ke daerah asal setelah menjalani proses karantina di Natuna.
Pemerintah juga diingatkan untuk menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem, dan IT-nya dengan baik.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan pendiri balap mobil listrik Formula E Alberto Longo dan Ketua Umum Ikatan Mobil Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet).
KETUA Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menyatakan dukungan penyelenggaraan Formula E di Jakarta, yang akan diselenggarakan pada 4 Juni 2022.
"Salahnya dimana? Justru saya menilai hal itu merupakan bentuk penghormatan Alberto kepada Bapak Presiden sebagaimana dia melakukannya di beberapa negara."
"IMI, Alberto, dan Jakpro yang nantinya akan bertanggung jawab mengambil keputusan dalam menentukan lokasi sirkuit Jakarta E-Prix 2022."
Bamsoet meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi agar Ancol bisa menjadi sirkuit untuk gelaran Formula E 2022.
Bamsoet menegaskan penyelenggaraan balap mobil bertenaga listrik internasional Formula E atau e-prix akan digelar dengan sokongan swasta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved