Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
WASEKJEN Bidang Industri PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Muhammad Bintang mendesak DPR untuk mengusut akar kerusuhan di PT GNI Morowali Utara.
Menurut Bintang, sangatlah miris jika melihat akar kerusuhan yaitu tuntutan Serikat Pekerja Nasional (SPN) terhadap perusahaan.
“Yang diinginkan oleh serikat pekerja dalam tuntutan itu adalah hal-hal fundamental dalam industri, soal alat pelindung diri, prosedur K3, penghentian pemotongan upah, bahkan ventilasi udara. Mengapa hal mendasar semacam itu tidak terpenuhi sejak awal?" tegas Bintang.
Menurutnya, jika hal mendasar tidak terpenuhi, berarti masalah di PT GNI terjadi sejak awal. Sehingga ia menduga ada kekeliruan dalam implementasi aturan perindustrian.
Menurut aktivis asal Provinsi Sulawesi Tengah itu DPR harus turun tangan untuk mengusut tuntas akar masalah kerusuhan.
“Kami mendesak agar DPR turun tangan. Peristiwa pidana biarkan diselesaikan oleh polri namun pengusutan akar masalah, soal hak-hak karyawan, dan keamanan karyawan, ini harus diselesaikan melalui Pansus di DPR," ujarnya.
Bintang menambahkan DPR dan Pemerintah harus tegas dalam memastikan implemetasi standar perindustrian dalam mengelola kekayaan alam Indonesia.
“Kita harus benar mengelola kekayaan alam. Ingat, pasal 33 UUD 1945. kita harus menjadi tuan di negeri sendiri,” tutup Bintang. (RO/OL-1)
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut rawan menjadi anarkis dan berpotensi menciptakan kerusuhan.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
Ia pun membandingkan dengan upah buruh outsourcing atau tenaga kerja kontrak di Jakarta yang hanya menerima nominal minimum tertinggi Rp5,2 juta per bulan atau sekitar Rp170 ribu per hari.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved