PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan seluruh kepala daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia dalam rapat koordinasi nasional bertema 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi'.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, turut mengikuti rakornas yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor. Menurut pemaparan yang disampaikan Presiden, Ganjar menyebut kondisi perekonomian secara global belum stabil dan ancaman resesi global 2023
masih mengintai.
"Pak Presiden sedang mengibarkan bendera start untuk tahun anggaran 2023 agar semuanya siap. Karena situasinya hampir seluruh lembaga keuangan internasional menyampaikan tidak mudah," kata Ganjar usai mengikuti arahan.
Ganjar mengatakan bakal segera menindaklanjuti instruksi presiden untuk diterapkan di Jawa Tengah. Seperti memudahkan investasi dan pengalokasian APBD daerah tahun 2023 untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, pengangguran dan stunting.
Tiga hal itu, lanjut Ganjar, akan menjadi fokus yang ditargetkan Pemprov Jawa Tengah dapat teratasi di tahun 2023.
Sejumlah kebijakan yang telah dijalankan dan akan direncanakan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan stunting juga akan dikebut Ganjar, agar angka yang ditargetkan presiden bisa tercapai.
"Daerah mesti menyambut dengan cepat untuk merumuskan dengan micro targeting, sehingga kita harapkan yang miskin siapa, datanya dimana, jumlahnya berapa, intervensinya seperti apa dan mesti dilakukan kolaboratif," ucap Ganjar.
"Khusus untuk Jawa Tengah, karena di Bappeda kami sudah merancang soal kemiskinan bagaimana penanggulangannya, stunting, pasca pandemi kan ada beberapa kenaikan maka kita siap siaga," sambung Ganjar.
Adapun sejumlah target yang diberikan Jokowi untuk kepala daerah yakni kemiskinan ekstrem 0% tahun 2024, angka stunting dibawah 14% dan optimalisasi investasi yang kian meningkat dari tahun ke tahun.
Untuk mencapai target nasional tersebut, Ganjar langsung menginstruksikan jajaran di pemerintahannya beserta seluruh forkopimda di 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah untuk langsung bekerja dan gerak cepat.
Instruksi itu juga berlaku untuk pengendalian inflasi di Jawa Tengah yang pada Desember 2022 mencapai 5,63 persen, sehingga seluruh pihak diminta untuk langsung mengeksekusi target-target yang diberikan untuk kemajuan daerah.
"Mulai minggu ini kita akan roadshow di beberapa tempat untuk memberikan penugasan pada kawan-kawan kades untuk mendata dengan detail, camat saya minta mengkoordinasikan dan bupati akan bertanggungjawab di daerahnya," ucap Ganjar. (OL-13)
Baca Juga: Angka Stunting di NTT Turun Tinggal 17,7% dari 42%
