Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLDA Sulawesi Utara Inspektur Jenderal Setyo Budiyanto memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda, Karo Sumber Daya Manusia, Direktur Pengamanan Objek Vital, Direktur Reserse Kriminal Khusus dan Kabid Propam. Kegiatan berlangsung di aula Catur Prasetya Mapolda Sulut, Jumat (13/1).
"Hari ini Polda Sulut menggelar upacara serah terima jabatan Wakapolda dan beberapa PJU, yang Alhamdulillah berjalan tertib dan lancar," ujar Irjen Budiyanto.
Ia memberi apresiasi kepada para pejabat lama yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. "Kepada pejabat lama, saya selaku Kapolda Sulut menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian selama ini. Sukses di tempat tugas yang baru," katanya.
Kepada pejabat baru, Kapolda berharap segera menyesuaikan dengan lingkungan tempat tugas yang baru. "Selamat datang dan selamat bertugas di Polda Sulut. Segera beradaptasi dengan dinamika tugas di Polda Sulut, dengan harapan semoga amanah dan dapat bahu membahu membantu mewujudkan Sulawesi Utara yang aman dan tenteram."
Sesuai Surat Telegram Kapolri, jabatan Wakapolda Sulut berganti dari Brigjen Johnny Eddizon Isir kepada Brigjen Jan Leonard De Fretes yang sebelumnya menjabat Wakapolda Maluku. Pejabat lama kini menjabat sebagai Karo Jianstra Sops Polri.
Selanjutnya, jabatan Karo SDM diserahterimakan dari Kombes Riyadi Nugroho kepada Kombes Ari Wahyu Widodo yang sebelumnya menjabat Karo SDM Polda NTT. Pejabat lama dimutasikan sebagai Karo SDM Polda Lampung.
Kemudian jabatan Dirreskrimsus Polda Sulut diserahterimakan dari Kombes Nasriadi kepada Kombes Stefanus Michael Tamuntuan yang sebelumnya menjabat Kabid Propam Polda Kepulauan Riau. Pejabat lama dimutasi sebagai Dirreskrimsus Polda Kepri.
Sementara jabatan Dirpamobvit Polda Sulut diserahterimakan dari Kombes Amin Litarso kepada Kombes H Y Arief Satriyo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirpamobvit Polda NTT. Pejabat lama akan mengikuti pendidikan Sespimti.
Jabatan Kabid Propam Polda Sulut diserahterimakan dari Kombes Josefien Marlien Tawas kepada Kombes Reindolf Unmehopa yang sebelumnya bertugas di Itwasda Polda Sulut.
Upacara sertijab ditandai dengan pengucapan sumpah janji dan penandatanganan Pakta Integritas, yang disaksikan oleh seluruh Pejabat Utama, Kapolresta dan Kapolres jajaran, perwakilan personel Polda Sulut, Pengurus Daerah Bhayangkari Sulut serta Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Sulut. (N-2)
Tinggi gelombang antara 1,25-2,5 meter (sedang) berpeluang terjadi di perairan Laut Sulawesi, perairan utara Sulawesi Utara, dan perairan Kabupaten Minahasa Utara.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan prakiraan cuaca terkait potensi cuaca ekstrem di sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara.
SEBANYAK 16 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara, pada Senin (5/1) dini hari.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar menghadiri Perayaan Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Manado, Rabu (24/12). Kehadirannya sekaligus menegaskan komitmen pemerintah
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ariza Patria meluncurkan penyalaan listrik desa selama 24 jam bagi empat pulau terluar dan terdepan di Sulawesi Utara.
"Bibit Siklon Tropis 93W terbentuk pada 28 November 2025 pukul 19.00 WIB di wilayah Samudera Pasifik Utara (timur laut Pulau Papua),"
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Iwan Kurniawan memutasi 7 Kapolres dan 3 pejabat utama di lingkungan Polda Kalteng.
ATURAN yang melarang kepala daerah terpilih melakukan penggantian pejabat daerah selama enam bulan sejak pelantikannya dan harus mendapatkan persetujuan menteri, digugat ke MK
WACANA ingin melakukan mutasi atau pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) oleh Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota di Aceh menjelang berakhirnya masa jabatan mereka dinilai salah langkah.
SK tersebut diduga untuk menutupi adanya mal administrasi dalam SK rotmut sebelumnya yang tidak mematuhi masa berlaku Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengajar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan mutasi atau penggantian pejabat oleh kepala daerah petahana menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) melanggar undang-undang.
Mentan Andi Amran merotasi sejumlah pejabat di Kementan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved