Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa banjir tahunan yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah, disebabkan minimnya upaya mitigasi krisis iklim oleh pemeritah.
"Berkurangnya daerah resapan air dan kapasitas sungai untuk menampung air hujan, ini yang kemudian menjadi dua dari banyak faktor penyebab banjir di Kota Semarang," ujar Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Tengah Iqbal Alma, Rabu (4/1).
Pihaknya menyoroti pembangunan kawasan industri di daerah pesisir dan alih fungsi lahan di daerah resapan air Semarang bagian atas, yang semakin masif dilakukan. Pembangunan kemudian menghilangkan ekosistem mangrove di titik pembangunan dan wilayah sekitar.
Baca juga: Cek Dapur Umum, Ganjar Pastikan Kebutuhan Pengungsi Banjir Terpenuhi
"Padahal, ekosistem mangrove memiliki peranan yang penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim," pungkasnya.
Selanjutnya, alih fungsi daerah resapan air menjadi bangunan pusat perbelanjaan, permukiman dan perguruan tinggi di Semarang bagian atas, menyebabkan air hujan yang turun langsung mengalir ke Semarang bagian bawah.
Baca juga: Banjir Meninggi hingga 1,6 Meter Isolasi Warga Banjarsari Pati
"Air itu kemudian membawa tanah akibat dari erosi dari hulu singai hingga ke hilirnya. Akibatnya, terjadi sedimentasi dan pendangkalan sungai," imbuh Iqbal
Pemerintah, tegas dia, seharusnya belajar dari bencana banjir yang sebelumnya terjadi. Masifnya pembangunan pun semestinya mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Diketahui, sejumlah wilayah di Jawa Tengah mengalami bencana banjir sejak akhir Desember 2022. Adapun daerah yang terdampak banjir, yakni Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan.(OL-11)
IDAI peringatkan risiko KLB Campak saat mudik 2026. Simak tips dr. Piprim Basarah agar anak tetap sehat dan daftar obat wajib di kotak P3K.
Hadapi cuaca panas ekstrem di Jakarta, Pemprov DKI imbau warga lakukan langkah pencegahan. Simak panduan kesehatan dan instruksi Gubernur Pramono Anung di sini.
Cuaca ekstrem di Jawa Tengah sudah mulai mereda pada Rabu (18/3), namun di banyak daerah masih berpeluang diguyur hujan ringan-sedang terutama di jalur mudik.
Libur Lebaran, DPRD DIY Ingatkan Kewaspadaan terhadap Potensi Cuaca Ekstrem
Waspada cuaca ekstrem! BMKG rilis daftar provinsi berpotensi hujan lebat, kilat, dan angin kencang periode 13-19 Maret 2026. Cek status siaga berdasarkan prakiraan cuaca BMKG di sini.
BPBD Jatim telah mendirikan 38 posko tanggap darurat maupun posko siaga darurat di seluruh kabupaten/kota serta menyiagakan 300 personel untuk penanganan bencana sebagai upaya kesiapan
Pemerintah pusat maupun daerah dinilai gagal mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh sehingga bencana longsor sampah di Bantargebang terus berulang.
Walhi Jakarta mengkritik ketergantungan pemerintah pada teknologi RDF dan insinerator. Simak solusi pengelolaan sampah organik yang lebih murah dan efektif.
WALHI Riau mengecam keras kematian seekor gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di areal konsesi PT RAPP, Pelalawan.
Di tengah krisis iklim yang kian nyata, arah kebijakan negara disebut belum beranjak dari pendekatan lama yang justru memperparah kerusakan lingkungan.
Walhi menilai rencana pengalihan izin perusahaan yang dicabut pemerintah ke Danantara berpotensi memperpanjang kerusakan hutan dan lingkungan.
Pramono mengingatkan agar permasalahan tata ruang itu tidak diperparah dengan kebiasaan warta membuang sampah sembarangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved