Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KANTOR Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Jawa Tengah, menyerahkan santunan kematian Rp42 juta kepada ahli waris Sutomo, warga Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Klaten, Rabu (28/12).
Santunan kematian tersebut diserahkan oleh Bupati Sri Mulyani di Kantor Kecamatan Prambanan dan dihadiri Kepala Kantor BPJamsostek Klaten, Noviana Kartika Setyaningtyas, dan Kepala Kemudo Kemudo, Hermawan Kristanto.
Penyerahan santunan kematian Rp42 juta kepada ahli waris almarhum Sutomo dilaksanakan di sela kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan penyerahan dokumen APBDesa 2023 se-Kecamatan Prambanan kepada Bupati Klaten.
Dalam sambutannya, Bupati Sri Mulyani mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan Klaten yang dalam waktu singkat telah menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris almarhum Sutomo. Santunan ini sangat bermanfaat bagi ahli waris.
"Apresiasi tinggi dan terima kasih juga sampaikan kepada Pemerintah Desa Kemudo, Pramabanan, yang telah mengalokasikan APBDesa untuk perlindungan warga dengan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Klaten, Noviana Kartika Setyaningtyas, mengatakan bahwa Pemerintah Desa Kemudo telah mendaftarkan 1.223 pekerja di desanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah pemerintah desa itu sesuai Undang-Undang dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021, serta didukung Surat Edaran (SE) Bupati Klaten No: 560/438/20 tanggal 29 Juli 2021. Ini bukti kepedulian pemerintah desa yang memberikan perlindungan pekerja.
"Penyerahan santunan kematian Rp42 juta oleh Bupati Klaten kepada ahli waris almarhum Sutomo, adalah bukti pemerintah daerah dan pemerintah desa melindungi pekerja di desanya dengan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Noviana berharap BPJS Ketenagakerjaan bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada para pekerja di Kabupaten Klaten.
Kepala Desa Kemudo, Hermawan Kristanto, menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah dua kali ini memberikan santunan kepada warga Desa Kemudo. Proses penyerahan santunan pun dinilai cepat, seperti yang dilakukan kepada ahli waris Sutomo.
Pemerintah Desa Kemudo pada 2022 telah mendaftarkan semua ketua RT/RW menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, mulai September lalu setiap kepala keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk almarhum Sutomo.
"Insya Allah, program ini akan terus kita lanjutkan karena sangat bermanfaat. Hingga sekarang tercatat 1.686 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai dari APBDes. Ini berkat usaha BUMDes Kemudo yang sudah menghasilkan," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Kas Daerah Pemkab Sikka Kosong, ASN dan Kontraktor Resah
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
BPJS diminga menjangkau sektor informal yang jumlahnya sangat besar di Indonesia.
SEBANYAK 35 Anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
ANGGOTA DPRD Purwakarta, Jawa Barat, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Pembangunan yang baik harus didukung data akurat, lengkap, detail dan terkini.
Pembayaran JHT sebanyak 9.812 klaim dengan total nominal sebesar Rp197,59 miliar, sedangkan pembayaran JKP berjumlah 8.289 klaim dengan total nominal sebesar Rp12,47 miliar.
BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak pekerja dengan memberikan kemudahan melalui layanan prioritas klaim JHT bagi karyawan PT Sritex yang terdampak PHK.
Untuk pencairan JHT eks-pegawai Sritex di Sukoharjo, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan dana Rp129 miliar.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan pencairan dana bagi ribuan karyawan PT Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Jaminan Hari Tua (JHT) diakui sebagai salah satu solusi utama bagi pekerja untuk memastikan hidup layak setelah pensiun.
P2SK mengamanatkan pembaruan signifikan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved