Kamis 29 Desember 2022, 10:50 WIB

Kas Daerah Pemkab Sikka Kosong, ASN dan Kontraktor Resah

Gabriel Langga | Nusantara
Kas Daerah Pemkab Sikka Kosong, ASN dan Kontraktor Resah

MI/Gabriel Langga
Pemkab Sikka mengalami kekosongan kas daerah sehingga gaji ASN tertunda, honor dan insentif dihapus, pembayaran kontraktor tertunda.

 

BEBERAPA hari ini, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dihebohkan oleh kabar kalau kas daerah kosong. Akibatnya beberapa belanja dari DAU (dana alokasi umum) tidak bisa dibayarkan hingga meresahkan para ASN dan pihak ketiga  yang sudah berkontrak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh mediaindonesia.com, Kamis (29/12) total belanja DAU yang tidak bisa dibayarkan sebesar Rp 26 miliar. Yang mana, beberapa item yang tidak dibayarkan oleh Pemkab Sikka akibat dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kosong berupa kekurangan gaji PNS, honor lembur ASN, honor tenaga ahli, insentif RT dan RW, insentif kader posyandu, insentif guru komite. Selanjutnya, insentif profesi guru, iuran PBI dan iuran Pemda di BPJS Kesehatan, pihak ketiga yang sudah berkontrak, belanja makan minum, belanja hibah, belanja honor non PNS dan lain sebagainya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sikka Paul Prasetya yang dikonfirmasi mediaindonesia.com. membenarkan kabar tersebut. Hal ini dipicu ada dua sumber pendapatan tidak memenuhi target seperti  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi hasil dari Provinsi. Dampaknya, kata dia, seluruh transaksi pembayaran tidak dapat dibayarkan akibat dari kas daerah kosong.

"Iya memang kondisi saat ini, kas daerah kosong. Kas daerah kita kosong karena kita kan ada dua sumber yang jauh dari target yaitu PAD dan bagi hasil dari provinsi. Realisasi pembiayaan belanja Pemkab Sikka ini juga tergantung dari dua sumber itu.  Dua sumber itu kita selisih jauh. Dua sumber itu tidak memenuhi target sehingga berdampak pada tidak dibayarkan beberapa kegiatan," ungkap Paul.

Dari dua sumber pendanaan itu, jelas Paul, target meleset sehingga kekurangan dana sebesar Rp50 miliar. Namun, untuk pihak ketiga yang sudah berkontrak yang tidak terbayarkan tahun 2022 pihaknya sudah melaporkan kepada DPRD Sikka untuk dilanjutkan pembayaran sekitar Rp15 miliar lebih di tahun 2023.

"Kalau yang lain-lain itu hangus tidak dibayarkan, seperti TPP dan beberapa honor lainnya tidak dibayarkan karena kas kosong. Kita setengah mati ini, pihak ketiga yang sudah berkontrak kita tetap bayarkan tapi masuk dalam utang," ujar dia.

Paul pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi yang terjadi. "Dua sumber itu yang paling berat yakni PAD dan DBH Provinsi yang tidak memenuhi target. PAD tidak realisasi sekitar Rp30 miliar lebih dan DBH Provinsi tidak realisasi sekitar Rp15 miliar lebih.  Tahun ini juga kita tidak rasionalisasi. Dampakya banyak item tidak bisa dibayarkan tahun ini akibat kas daerah kosong," tandasnya. (OL-13)

Baca Juga: BNN Kota Tegal Gelar Operasi Gabungan sasar Hiburan Malam

Baca Juga

Dok MI

Marudut Peringatkan Jangan Sebar Isu Hoaks Kasus Hanifah Husein

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 18:47 WIB
Marudut menegaskan bahwa pihaknya telah memastikan MAKI tidak memiliki cabang di Sumatera...
MI/Benny Bastiandy

Angin Kencang Terjang Cianjur, Pohon-Pohon Tumbang

👤Benny Bastiandy 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 18:11 WIB
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, diterjang angin kencang, Sabtu (4/1) pagi. Di sejumlah wilayah dilaporkan terjadi pohon...
MI/Haryanto-HO

Ganjar Rencana Naikan Nominal Bantuan KJS Lagi

👤Haryanto 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 18:10 WIB
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menaikan nominal bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) sebanyak Rp1,4 juta. Ganjar pun berencana...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya