Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH kursi DPRD Tegal yang diperebutkan pada Pemilu 2024, tetap 30 yang berasal dari empat daerah pemilihan/dapil. Hal itu mengemuka saat KPU Kota Tegal menggelar Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD di sebuah hotel, di Kota Tegal, Kamis (15/12).
Anggota Tim Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Tegal, Lies Herawati yang menjadi narasumber dalam acara tersebut menyampaikan, dapil dan alokasi kursi DPRD Tegal pada Pemilu 2024 masih sama dengan Pemilu 2019 dengan empat dapil dengan alokasi 30 kursi.
"Hal itu sesuai Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilu 2024. Dimana Dimana Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kota Tegal berjumlah 290.870 jiwa. Alokasinya masih 30 kursi. Meski ada penambahan jumlah penduduk dari 2017," terang Lies Herawati.
Ia menyebut DAK 2017 berjumlah 280.480 jiwa. Kemudian DAK 2024 bertambah menjadi 290.870 jiwa. "Jumlah penduduk bertambah, namun jumlah kursi belum bertambah karena masih di bawah 300.000 jiwa," terang Lies Herawati.
Lies Herawati berpandangan, uji publik perlu dilakukan untuk menerima masukan dari masyarakat. Sebelumnya, pihaknya telah membuat rancangan penataan Dapil pada November.
Ia menerangkan penamaan Dapil diatur dalam Pasal 14 Peratuan KPU Nomor 6 Tahun 2022, dimana Dapil 1 dimulai dari kecamatan ibu kota dalam hal ini Tegal Timur dilanjutkan searah jarum jam. Dapil 2 Tegal Selatan, Dapil 3 Margadana, dan Dapil 4 Kecamatan Tegal Barat. "Uji publik dua kali sebelumnya kami mengundang camat, kapolsek dan Danramil, hingga lurah," jelas Lies Herawati.
Menurut Lies Herawati, hasil uji publik akan disampaikan ke KPU RI pada 17-19 Desember 2022 sebelum ditetatapkan. "Penetapan Dapil dan alokasi kursi akan ditetapkan di 1 Januari-9 Februari 2023," pungkasnya. (OL-15)
Perdebatan soal perlu dan tidaknya ambang batas parlemen ini dihapus menekankan dua aspek utama, yakni inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Langkah politik itu dinilai membuat partai politik (parpol) lain kurang tertarik bergabung mendukung pasangan Anies Baswedan- Sohibul Iman.
KPU harus memastikan agar konversi suara menjadi kursi adalah upaya pengalihan suara secara benar dan sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu
Pemenang terbesarnya adalah Partai Demokrat (DP) pimpinan Lee Jae-myung dan mitranya, yang memperoleh jumlah kursi meningkat menjadi 175 dari 156 kursi.
Semua pihak harus memastikan bahwa proses rekapitulasi KPU berlangsung jujur dan transparan
Dia mengungkapkan, beberapa relawan yang setia pada Jokowi juga sudah merapat ke PSI
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved