Cianjur Kerja Keras Tingkatkan Predikat Kabupaten Layak Anak

PREDIKAT Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih Pratama. Saat ini sedang digencarkan berbagai upaya agar predikatnya naik menjadi Madya. 

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Cianjur, Tenty Maryanthy, mengatakan predikat KLA terdiri dari Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Kabupaten Cianjur sendiri sampai saat ini predikatnya masih Pratama. "Kami ingin meningkatkan predikat KLA dari Pratama menjadi Madya," kata Tenty di sela pelatihan Konvensi Hak Anak, Kamis (17/11).

Pelatihan Konvensi Hak Anak merupakan satu di antara upaya meningkatkan predikat KLA tersebut. Upaya itu tertuang pada indikator dari 5 klaster KLA. "Pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan SDM (sumber daya manusia) yang terlatih Konvensi Hak Anak," ucapnya.

Sejauh ini, sebut Tenty, SDM yang memiliki sertifikat pelatihan KHA di Kabupaten Cianjur relatif masih cukup sedikit. Jumlahnya tak kurang dari 10 orang.

"Di Bidang PPPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Cianjur baru ada 5 orang yang memiliki sertifikat pelatihan KHA. Sisanya tersebar di beberapa perangkat daerah seperti di Dinas Kesehatan, Disdikpora, dan lainnya. Memang masih sangat sedikit, tak kurang dari 10 orang. Sedangkan pada indikator KLA, seluruh SDM harus sudah terlatih KHA," ungkapnya.

Karena itu, sebut Tenty, dari pelatihan ini akan melahirkan SDM yang nanti memiliki sertifikat pelatihan KHA. Sehingga, upaya meningkatkan predikat KLA Pratama menjadi Madya segera terwujud.

"Peserta pelatihan merupakan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Cianjur. Mereka terdiri dari perangkat daerah, lembaga pelayanan perlindungan anak, rumah sakit ramah anak, puskesmas ramah anak, sekolah, madrasah, serta pesantren," kata Tenty.

Dengan pelatihan tersebut, Tenty berharap di antaranya pengetahuan semua SDM bisa meningkat terhadap pentingnya hak-hak anak serta meningkatnya pengetahuan klaster KHA dan KLA. Kemudian setiap SDM memiliki sikap yang berorientasi terhadap prinsip-prinsip hak anak, serta bisa segera menyusun rencana tindak lanjut (RTL).

"Untuk perangkat daerah, RTL ke gugus tugasnya. Kemudian rumah sakit dan puskesmas menyusun RTL agar menjadi ramah anak, serta di satuan pendidikan bisa menyusun RTL sekolah, madrasah, dan pesantren yang ramah anak," pungkasnya. (OL-15)