SUDAH banyak kepala daerah dari tanah Papua yang mengakhiri karier politik mereka di balik jeruji, lantaran terbukti bersalah menyalahgunakan uang rakyat. Untuk itu, Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso, Kabupaten Keerom, Nico Uriager mengingatkan kepada seluruh masyarakat Papua agar pada Pilkada 2024 lebih berhati-hati memilih kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota.
Nico memberi contoh deretan kepala daerah dari Papua dimaksud, yakni Barnabas Suebu, mantan Gubernur Papua dan Anggota DPR, mantan Bupati Keerom Muhammad Markum, mantan Wakil Bupati Sarmi Yasina Troce, dan saat ini yang sedang dalam proses di KPK yakni Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang hingga kini masih buron. "Pada 2024 akan muncul banyak tokoh secara sporadis seperti jamur di musim hujan, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur. Mereka akan ramai-ramai ke Jakarta untuk mencari partai pengusung. Setelah terjadi penyalahgunaan anggaran, mereka mulai cuci tangan, lari, sembunyi," ujar Nico dalam keterangan tertulis, Rabu (16/11).
Nico mengingatkan, pada Pilkada 2024 masyarakat Papua agar memilih pemimpin yang jujur. Pemimpin yang berjiwa besar, yang berani bertanggung jawab ketika ada temuan terkait penyalahgunaan anggaran. Apalagi gubernur karenaberperan besar dalam mempertanggungjawabkan semua keuangan negara yang didistribusikan ke tanah Papua.
"Seorang pemimpin tanah Papua harus jujur. Tidak bisa, kita sudah salah, kita mulai mencari jalan untuk membawa kekuatan segala macam bentuk dan cara untuk menghambat. Ini tidak bisa. Selama anda masih warga negara Indonesia di atas tanah ini, tetap anda dicari, dipegang, diadili, kalau bersalah," tegas Nico.
Karena itu, Nico mendukung penuh kedatangan KPK ke Papua untuk memeriksa Gubernur. Ini karena KPK ialah badan independen yang meneliti tentang keuangan negara, apalagi uang yang begitu besar yang datang ke Papua, terutama dana otonomi khusus (Otsus). Dalam hal dana Otsus, Nico meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) juga agar ikut bertanggung jawab mengawasi penggunaannya maupun pendistribusiannya hingga ke tangan para penerima manfaat. MRP sebagai lembaga kultur, lanjut Nico, dibentuk sebagai pelaksanaan amanat UU Otsus. Karenanya, MRP dan dana Otsus itu satu paket.
"Kalau dana Otsus, Majelis Rakyat Papua punya tanggung jawab besar, karena satu paket dengan undang-undangnya. Yang menjadi pertanyaan kita ini, sebenarnya MRP harus jelaskan (penyelewengan) dana Otsus, jangan diam. Kalau tidak, MRP juga mesti diperiksa karena mereka mungkin sama-sama pakai (dana Otsus), biasanya begitu," kata Nico. (OL-14)
