Rabu 16 November 2022, 13:35 WIB

Kasus Korupsi Pejabat, Warga Papua Diingatkan Hati-Hati Pilih Pemimpin

Mediaindonesia.com | Nusantara
Kasus Korupsi Pejabat, Warga Papua Diingatkan Hati-Hati Pilih Pemimpin

DOK Pribadi.
Nico Uriager.

 

SUDAH banyak kepala daerah dari tanah Papua yang mengakhiri karier politik mereka di balik jeruji, lantaran terbukti bersalah menyalahgunakan uang rakyat. Untuk itu, Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso, Kabupaten Keerom, Nico Uriager mengingatkan kepada seluruh masyarakat Papua agar pada Pilkada 2024 lebih berhati-hati memilih kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota.

Nico memberi contoh deretan kepala daerah dari Papua dimaksud, yakni Barnabas Suebu, mantan Gubernur Papua dan Anggota DPR, mantan Bupati Keerom Muhammad Markum, mantan Wakil Bupati Sarmi Yasina Troce, dan saat ini yang sedang dalam proses di KPK yakni Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang hingga kini masih buron. "Pada 2024 akan muncul banyak tokoh secara sporadis seperti jamur di musim hujan, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur. Mereka akan ramai-ramai ke Jakarta untuk mencari partai pengusung. Setelah terjadi penyalahgunaan anggaran, mereka mulai cuci tangan, lari, sembunyi," ujar Nico dalam keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Nico mengingatkan, pada Pilkada 2024 masyarakat Papua agar memilih pemimpin yang jujur. Pemimpin yang berjiwa besar, yang berani bertanggung jawab ketika ada temuan terkait penyalahgunaan anggaran. Apalagi gubernur karenaberperan besar dalam mempertanggungjawabkan semua keuangan negara yang didistribusikan ke tanah Papua.  

"Seorang pemimpin tanah Papua harus jujur. Tidak bisa, kita sudah salah, kita mulai mencari jalan untuk membawa kekuatan segala macam bentuk dan cara untuk menghambat. Ini tidak bisa. Selama anda masih warga negara Indonesia di atas tanah ini, tetap anda dicari, dipegang, diadili, kalau bersalah," tegas Nico.

Karena itu, Nico mendukung penuh kedatangan KPK ke Papua untuk memeriksa Gubernur. Ini karena KPK ialah badan independen yang meneliti tentang keuangan negara, apalagi uang yang begitu besar yang datang ke Papua, terutama dana otonomi khusus (Otsus). Dalam hal dana Otsus, Nico meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) juga agar ikut bertanggung jawab mengawasi penggunaannya maupun pendistribusiannya hingga ke tangan para penerima manfaat. MRP sebagai lembaga kultur, lanjut Nico, dibentuk sebagai pelaksanaan amanat UU Otsus. Karenanya, MRP dan dana Otsus itu satu paket. 

"Kalau dana Otsus, Majelis Rakyat Papua punya tanggung jawab besar, karena satu paket dengan undang-undangnya. Yang menjadi pertanyaan kita ini, sebenarnya MRP harus jelaskan (penyelewengan) dana Otsus, jangan diam. Kalau tidak, MRP juga mesti diperiksa karena mereka mungkin sama-sama pakai (dana Otsus), biasanya begitu," kata Nico. (OL-14)

Baca Juga

DOK.MI

Warga Banten Diimbau Waspada Hujan Deras dan Angin Kencang

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 06 Desember 2022, 23:56 WIB
Peringatan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang terjadi Selasa ini di...
DOK.MI

Dua Pemuda Lempar Tamu Hotel dari Lantai 5 Hotel di Palembang

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 06 Desember 2022, 23:48 WIB
Tersangka BG tidak terima MNF ini memesan jasa kencan terhadap SH melalui aplikasi Michat tanpa melalui dirinya, hingga terjadi keributan....
ANTARA

BMKG Catat 40 Gempa Susulan di Jember

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 06 Desember 2022, 23:31 WIB
Magnitudo paling kecil tercatat 2,9 dan paling besar 5,3. Untuk magnitudo 5,3 itu dirasakan di Kuta, Denpasar, Jember, dengan skala...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya