Rabu 02 November 2022, 14:21 WIB

Anggota DPRD Keerom Komentari Biaya Kesehatan Lukas Enembe

Mediaindonesia.com | Nusantara
Anggota DPRD Keerom Komentari Biaya Kesehatan Lukas Enembe

DOK Pribadi.
Bonefasius A. Muenda.

 

BIAYA pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagaimana disampaikan kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diketahui, pada 12 dan 30 Oktober 2022 Lukas Enembe diperiksa di rumah kediamannya, Koya Tengah, Kota Jayapura, oleh tim dokter spesialis dari RS Mount Elisabeth Singapura.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom Bonefasius A. Muenda mengatakan, sumber pembiayaan kesehatan Lukas Enembe dari APBD sah-sah saja sepanjang sudah dianggarkan secara jelas dalam APBD. Jika tidak, hal itu justru akan memicu munculnya persoalan baru. "Jika benar bersumber dari APBD, kecuali itu sudah dianggarkan untuk pejabat, pejabat negara, pejabat daerah. Ada anggaran perjalanan dinas, termasuk bila ada kesehatan terganggu. Yang penting ada di dalam dukungan anggaran. Kalau tidak ada dalam dukungan anggaran, itu masalah," ujar Bonefasius di Arso, Selasa (1/11).

Menurut Ketua Komisi C DPRD Keerom itu, biaya pemeliharaan kesehatan bagi pejabat negara, termasuk kepala daerah, biasanya dianggarkan dalam biaya rumah tangga atau biaya operasional kepala daerah. Dalam biaya operasional kepala daerah, ada biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri. "Kalau saya lebih setuju diambil dari Bansos. Emergensinya bisa dipakai untuk biaya pengobatan kepala daerah. Kalau mereka bilang ambil dari APBD, APBD yang mana dulu, itemnya apa?" kata Bonefasius.

Sedangkan biaya pemeliharaan kesehatan untuk anggota DPRD, sebagaimana berlaku di Kabupaten Keerom, dijamin dalam BPJS. Total APBD untuk BPJS di Kabupaten Keerom sebesar Rp5 miliar per tahun. "Dalam Rp5 miliar itu, sudah termasuk BPJS untuk para anggota DPRD dan masyarakat umum penerima manfaat dapat menggunakan dana itu," ujar Bonifasius. 

Mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom ini juga memberikan komentar soal kasus hukum yang sedang dihadapi Gubernur Papua Lukas Enembe. Dirinya mengapresiasi sikap Lukas yang sudah membuka diri menerima kedatangan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Namun ia meminta Lukas Enembe dapat memberikan imbauan kepada massa pendukungnya yang masih menjaga rumah kediamannya untuk tidak menghalang-halangi Lukas diperiksa KPK. "Bagi yang menjaga kediaman Bapak Lukas mohon mundur. Bapak Lukas harus menyampaikan bahwa biar sudah, saya harus serahkan diri ke KPK, kalian harus diam dulu, biarkan proses hukum harus jalan," pinta Bonefasius. 

Sebagai wakil rakyat dari Keerom, Bonefasius juga mengimbau masyarakat Kabupaten Keerom tidak ikut campur dalam persoalan hukum yang melilit Lukas Enembe. Masyarakat agar menghormati sikap Lukas yang sudah menyatakan siap menerima KPK. (RO/OL-14)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Update Korban Gempa Cianjur: 327 Jiwa Meninggal, 13 Masih Hilang

👤 Atalya Puspa 🕔Selasa 29 November 2022, 18:28 WIB
Total korban meninggal dunia akibat bencana gempa bumi Cianjur, Jawa Barat, berjumlah 327...
MGN/Rifqi Nafis Basya

Sedikitnya 202 Pengungsi Gempa Cianjur Terserang ISPA

👤Rifqi Nafis Basya (MGN), Muhardi (SB) 🕔Selasa 29 November 2022, 18:25 WIB
Rina mengatakan warga terdampak gempa mulai mengalami sakit sebagian besar yakni lansia, anak-anak, dan...
MGN/Yuki Pramudya

Organ Dalam Keluarga Tewas di Magelang Rusak bak Terbakar

👤Yuki Pramudya (MGN), Narendra Wisnu Karisma (SB) 🕔Selasa 29 November 2022, 18:17 WIB
KEPOLISIAN Daerah Jawa Tengah memastikan tiga korban di Mertoyudan, Magelang, tewas diracun. Kondisi organ dalam para korban rusak berwarna...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya