Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merencanakan pengadaan kendaraan dinas berbahan bakar listrik. Rencana tersebut merupakan upaya mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan rencana tersebut sudah mulai dibahas. Nantinya, pengadaannya dilakukan secara bertahap.
"Ini juga sesuai instruksi dari bapak Presiden Joko Widodo. Kita pun ke depan, mobil dinas pemerintah daerah akan dialihkan ke kendaraan listrik. Namun secara bertahap," kata Herman seusai peluncuran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di halaman Sekretariat Daerah, Kabupaten Cianjur, Kamis (27/10).
Untuk mendukung rencana tersebut, kata Herman, dari sarana infrastrukturnya mulai dilengkapi. Satu di antaranya penyediaan SPKLU yang tersebar di berbagai wilayah.
"Ada enam titik SPKLU. Saya atas nama Pemkab Cianjur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PLN yang hari ini (Kamis) telah me-launching enam titik SPKLU di Kabupaten Cianjur," jelasnya.
Adanya SPKLU, ungkap Herman, tentu akan memudahkan bagi masyarakat yang sudah memiliki mobil listrik. Herman mengaku mobil listrik cukup nyaman dan tidak berisik.
"Mudah-mudahan ke depan harga mobil listrik bisa lebih murah. Ke depan juga saya harapkan pengisian listrik bisa lebih cepat," ungkapnya.
Herman menyebut ke depan mobil listrik bisa menjadi pilihan kendaraan ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. "Mobil listrik bisa mengurangi polusi karena ramah lingkungan," pungkasnya.
Manajer PLN UP3 Cianjur, Muhammad Hermansyah, hingga saat ini di Kabupaten Cianjur terdapat 6 titik lokasi SPKLU. Titiknya berada di Posko PLN Cimacan, Kantor PLN Cipanas, Kantor PLN UP3 Cianjur, Kantor Posko PLN Ciranjang, halaman Kantor Setda Kabupaten Cianjur, dan di Alun-alun
Sindangbarang.
"Se-Jawa Barat total ada 104 titik SPKLU, 6 di antaranya di Cianjur," ujar Hermansyah.
Tahun depan, kata Hermansyah, PLN rencana akan menambah kembali sebanyak 208 SPKLU. Di Cianjur sendiri titiknya akan ditentukan sesuai kebutuhan. "SPKLU sendiri berbayar," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Toyota Serahkan 143 Unit Mobil Listrik untuk KTT G20
Kebiasaan melepas aki yang dulunya dianggap ampuh mencegah aki soak atau korsleting, justru berisiko menimbulkan masalah baru pada mobil modern.
Pakar ITB ingatkan pemilik mobil listrik (EV) dan mobil modern jangan lepas aki saat mudik. Tindakan ini bisa merusak sistem komputer dan memori kendaraan.
Panduan memahami skala prioritas APBD melalui kasus pengadaan mobil listrik dan penghapusan BPJS warga di Banjarmasin. Analisis etika anggaran publik.
Di tengah langkah pengadaan puluhan mobil listrik untuk kepala dinas dan camat, pemerintah Pemerintah Kota Banjarmasin menghapus kepesertaan BPJS bagi 37 ribu warga miskin.
Tiongkok menjadi negara pertama yang melarang desain handle pintu tersembunyi demi keamanan.
MASYARAKAT luas diajak untuk berperan aktif mendukung akselerasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebagai solusi mobilitas bersih yang berkelanjutan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar pengadaan mobil dinas dilakukan secara cermat dan benar-benar berdasarkan kebutuhan.
Pihak Pemprov Kaltim belum mengungkap secara rinci merek maupun tipe kendaraan yang dibeli melalui anggaran tahun ini tersebut.
"Ya kita dengan senang hati sebenarnya, ini adalah bentuk kebanggaan terhadap produk Indonesia ya, Pindad lah. Presiden kan juga sehari-hari pakai mobil Maung kan,"
Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat yang berada di dalam Kabinet Merah Putih untuk menggunakan Pindad Maung seperti yang ia gunakan sebagai kendaraan dinas.
BEREDAR video di media sosial sebuah mobil berpelat nomor dinas yang masuk ke jalur TransJakarta. Saat melintas di jalur Transjakarta, ada dua polisi lalu lintas yang melihat pelanggaran itu.
Menurut Bima, Dedi sudah memberikan teguran kepada Supian soal izin penggunaan kendaraan dinas untuk mudik itu. Kemendagri memberikan apresiasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved