Miris, Pemko Banjarmasin Pilih Pengadaan Mobil Listrik dan Hapus BPJS Warga Miskin

KEBIJAKAN Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuai kritik tajam. Di tengah langkah pengadaan puluhan mobil listrik untuk kepala dinas dan camat, pemerintah justru menghapus kepesertaan BPJS bagi 37 ribu warga miskin.

"Sekilas pengadaan mobil listrik senilai Rp5,2 miliar itu terlihat keren. Namun kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan dan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Efisiensi ternyata hanya tertuju bagi warga miskin," tegas Nurhalis Majid, pemerhati masalah sosial dan perkotaan di Banjarmasin, Rabu (11/2).

Pemko Banjarmasin diketahui telah membeli sedikitnya 21 unit mobil listrik untuk dibagikan kepada para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat. Pembelian ini direncanakan masih akan berlanjut pada tahun anggaran mendatang.

Baca juga : Pertumbuhan Kendaraan Listrik Meningkat, Jaringan SPKLU Rambah Lokasi Strategis

Ironisnya, pada saat yang sama, 37 ribu warga miskin dipaksa mandiri setelah kepesertaan BPJS mereka dicabut, padahal kondisi ekonomi mereka belum mampu. Kebijakan serupa menimpa 1.400 petugas kebersihan yang kini kehilangan jaminan kesehatan di tengah risiko kerja yang tinggi.

"Jaminan kesehatan melalui BPJS terhadap warga miskin dan tenaga kerja khusus adalah pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah. Kalau hal tersebut tidak dilakukan, artinya sekadar pelayanan dasar saja tidak mampu diberikan, apalagi layanan lainnya," ungkap Majid.

Majid juga menyoroti polemik bonus atlet Porprov 2026 yang nilainya dipotong dan jauh lebih kecil dibandingkan bonus sebelumnya. Ia menilai pembelian mobil listrik pejabat ini tidak mempertimbangkan kondisi nyata di tengah masyarakat.

Baca juga : Tiongkok Larang Handle Pintu Tersembunyi di Mobil Listrik Mulai 2027

"Bagi pejabat yang tidak peka dan sensitif pada tugas, fungsi, dan hakikat pemerintahan, kebutuhan pejabat jauh lebih utama daripada memenuhi hajat hidup rakyat. Bila dimungkinkan, seluruh uang pajak yang diambil dari rakyat, semuanya hanya untuk kesejahteraan para pejabatnya," kritik Majid.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang dianggap "menyengat" emosi rakyat ini bisa berbahaya jika pemerintah tetap tidak peka. Majid mendorong DPRD, kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga mahasiswa untuk bersuara agar pemerintah mengerti bahwa tindakan tersebut sangat tidak pro rakyat.

Di sisi lain, Wali Kota Banjarmasin M Yamin menyebut program ini merupakan bentuk dukungan terhadap program transisi energi pemerintah pusat dan efisiensi anggaran jangka panjang.

"Ini adalah kebijakan jangka panjang pemerintah daerah dalam efisiensi melalui pengurangan biaya perawatan. Karena tak ada biaya oli dan bensin lagi," ujar Yamin. (DY/I-1)