Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jawa Barat, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kurang peka terhadap banjir yang rutin menggenangi beberapa daerah langganan setiap datangnya musim penghujan, seperti saat ini. Tidak hanya pihak pemerintah daerah, para anggota dewan pun setali tiga uang dan lebih menganggap banjir merupakan bencana rutin yang akan hilang saat musim hujan selesai.
"Saya melihat Pemkab Bandung kurang kepekaan, sibuk dengan dirinya masing-masing, mulai dari bupati, wakil bupati dan juga pejabat-pejabat berwenang yang ada di pemkab," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jabar, Rajiv di Bandung, Minggu, (23/10).
Rajiv mengajaka semua perangkat daerah di Pemkab Bandung agar peduli terhadap masyarakat, cari solusinya untuk mengatasi banjir.
Pernyataan itu kata Rajiv didasarkan pada rasa peduli Partai NasDem kepada masyarakat korban banjir, terlebih lagi NasDem merupakan salah satu partai pengusung pimpinan di Kabupaten Bandung saat ini.
"Ini beban juga buat NasDem, karena Partai NasDem merupakan partai pengusung kepala daerah. Banyak warga bertanya ke NasDem, mana
penanganannya, jadi kami juga ditagih," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rajiv meminta kepada bupati, wakil bupati dan perangkatnya untuk peduli dan segera bisa mengatasi masalah banjir rutin. Jangan asyik dengan dunianya sendiri, seremoni-seremoni. "Jangan nunggu banjirnya surut, tapi pemkab harus hadir dan membawa solusinya," tegasnya.
Akibat hujan deras yang terus mengguyur beberapa wilayah di Bandung Jabar, terlihat adanya beberapa titik wilayah yang kembali terendam
banjir. Kawasan yang sering terjadi banjir yakni Dayeuhkolot, terpantau digenangi banjir sehingga menghambat aktivitas warga.
baca juga: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat di Sebagian Besar Wilayah Indonesia
Genangan air cukup tinggi terpantau di jalan raya Dayeuhkolot-Bandung, sehingga menyulitkan mobilitas warga, baik yang akan menuju ke Kota Bandung maupun sebaliknya. Dari banjir rutin ini, belum lagi kerugian materi yang pasti dialami masyarakat yang rumahnya terendam. Rajiv minta bupati dan wakilnya serta dinas terkait cari solusinya yang efektif.
"Untuk anggota dewannya juga ayo lebih peka dan peduli dan bersuara. Justru setiap ada banjir saya lebih mengapresiasi kepolisian dari
Polresta Bandung yang bergerak cepat turun langsung ke lokasi banjir," pungkasnya. (N-1)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ingin mengudang langsung pihak TomTom Traffic dan memaparkan secara detail data yang mereka miliki.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membanggakan capaian Jakarta yang tidak lagi menyandang predikat sebagai kota termacet di Indonesia. ia menyinggung Bandung sebagai kota termacet
Pelatihan mitigasi bencana penting, terutama bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang berdekatan atau dilintasi Sesar Lembang.
Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan berharap bandara Husein Sastranegara bisa kembali dibuka. Bandara yang ditutup sejak 2023 itu diyakini membawa dampak ekonomi yang signifikan
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved