Sabtu 22 Oktober 2022, 20:05 WIB

Tokoh Pemuda Adat Tabi Minta Pemerintah Hadirkan PJ Gubernur Papua

mediaindonesia.com | Nusantara
Tokoh Pemuda Adat Tabi Minta Pemerintah Hadirkan PJ Gubernur Papua

dok.pribadi
Tokoh pemuda dari wilayah adat Tabi, Martinus Kasuay.

 

TOKOH pemuda dari wilayah adat Tabi, Martinus Kasuay mendesak Pemerintah segera mengambil langkah guna menyelamatkan pelayanan publik bagi masyarakat Papua akibat kondisi kesehatan Gubernur Papua yang masih sakit.

"Jadi, kalau sekarang Pak Gubernur sakit, biarlah ada orang-orang yang mengurus beliau, seperti dokter dan perawat. Sedangkan urusan pemerintahan perlu sihadirkan pejabat sementara untuk mengurus masyarakat yang ada di Papua. Ini penting. Pemerintah Pusat jangan tutup mata,” pinta Martinus kepada wartawan, di Sentani, Sabtu (22/10/2022).

Menurut Martinus, dengan adanya pejabat baru yang memimpin tatakelola di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua maka roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan kembali maksimal. Selama Gubernur sakit, lanjut Martinus, masyarakat pada umumnya mengeluh menyangkut pelayanan dari Pemerintah. Ada dana-dana pembangunan yang tersendat dan sebagainya.

Dalam pengamatan Martinus, beberapa bulan terakhir ini, para pejabat Pemprov maupun elit politik di Bumi Cenderawasih ini sibuk mengurusi kesehatan gubernur dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

"Kalau kita semua mau mengurusi yang sakit, lalu bagaimana dengan rakyat? Gubernur kan hanya satu orang, sudah ada yang mengurus. Masyarakat kan banyak. Masyarakat ini perlu diurus, bukan dibiarkan, atau semua masyarakat mau dibiarkan sakit?” ujar Martinus.

Mengenai tuduhan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Martinus kembali menegaskan sikapnya mendukung KPK memeriksa Lukas sesuai aturan yang berlaku di negara ini. "Kalau seluruh pejabat Papua mau diperiksa, periksa saja, tetapi masyarakat perlu diselamatkan,” tegas Martinus.

Martinus juga mengkritisi status baru Gubernur Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua sebagaimana dikukuhkan oleh Dewan Adat Papua (DAP) versi Dominikus Sorabut. Menurut Martinus, pengukuhan itu tidak sah.

"Kami di Papua ada 7 wilayah adat dengan struktur kepemimpinan yang berbeda-beda dalam suku. Menurut versi adat saya dari budaya Tabi, Kepala Suku diangkat berdasarkan garis keturunan. Tetapi di wilayah adat Lapago dan Meepago, siapa yang kuat dalam perang, dia yang menjadi Kepala Suku,”ujar Martinus

Karena itu Martinus bersikeras bahwa pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bagi seluruh orang Papua adalah tidak sah. Dirinya juga menentang para pendukung Lukas Enembe yang tengah bermanuver menjadikan adat dan budaya Papua tameng untuk melindungi Lukas Enembe dari proses hukum oleh KPK.

"Adat dengan pemerintah jangan baku adu, harus dipisahkan. Para pemangku adat adalah mitra pemerintah,”tutup Martinus. (OL-13)

Baca Juga

Antara/Basri Marzuki

Permintaan Bawang ke IKN Meningkat

👤M Taufan SP Bustan 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 23:55 WIB
“Kalau dulu sekali kirim bawang paling satu sampai dua ton. Sekarang sekali kirim bisa sampai lima ton,”...
Dok. G-Creasi

G-Creasi Adakan Workshop dan Lomba Fotografi di Kediri

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 23:02 WIB
Anwar menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan para anak muda di Kediri akan dunia...
Dok. Kowarteg Indonesia

Kowarteg Indonesia Sosialisasikan Gaya Hidup Sehat saat Cuaca Tak Bersahabat

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 22:55 WIB
Sosialisasi itu dilakukan dengan mengadakan senam bersama bertajuk 'Bugar Ceria' di Desa Gempolpading, Kecamatan Pucuk, Kabupaten...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya