Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUKUHAN Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala suku besar orang Papua masih terus menuai beragam penolakan. Onesimus Indey yang juga adalah cucu kandung Pahlawan Nasional dari Papua, Marthen Indey mengatakan, dirinya merasa terganggu dengan informasi itu.
"Kami masyarakat pesisir ini mulau dari Skouw sampai Sarmi, kami punya kepala suku masing-masing, kami punya Ondoafi. Kalau bapa Lukas sebagai Gubernur itu kami akui, tapi kalau sebagai kepala suku besar secara umum, saya tidak setuju. Panggil dulu semua Ondoafi dari kampung-kampung, dari semua suku-suku untuk nobatkan dia, baru kami akui," tegas Onesimus.
Menurut tokoh masyarakat Depapre, Kabupaten Jayapura ini, tidak mungkin seluruh wilayah Papua dengan sekitar 250 suku ini bisa memiliki satu orang kepala suku, karena semua suku sama kedudukannya dan sederajat.
"Semua suku dan kampung-kampung di wilayah pantai ini punya pemimpinnya masing-masing. Begitu juga suku-suku di pegunungan. Kalau Gubernur ya hanya satu, untuk umum bagi kami semua," kata Onesimus di Jayapura, Rabu (12/10/2022).
Informasi tentang pengangkatan Lukas sebagai kepala suku besar tersebut, adalah satu dari beragam informasi yang belakangan ini bermunculan dan membuat situasi di sekitar Jayapura ibarat api dalam sekam.
"Ini membuat kami resah, karena bisa mengganggu ketenteraman masyarakat di kampung-kampung," ujar Onesimus.
Keresahan Onesimus sangat beralasan lantaran masih banyak persoalan-persoalan lain terkait kasus Lukas Enembe yang menurutnya belum menemukan titik terang. Seperti, masih banyaknya para pendukung Lukas yang berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas, adanya kemungkinan upaya paksa yang bisa dilakukan KPK terhadap Lukas, serta tuntutan keluarga agar Lukas diperiksa oleh KPK di Lapangan terbuka dan disaksikan masyarakat.
“Sudahlah, bapa Lukas ikut saja proses hukum supaya masalah cepat selesai. Kasihan mereka yang jaga rumah bapa Lukas sudah berhari-hari kasih tinggal anak, isteri, dan pekerjaan mereka. Pulang ke rumah masing-masing sudah," tutur Onesimus prihatin.
Onesimus meminta Lukas Enembe untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan berani menghadapi hukum. "Kalau bapa Lukas sudah tahu ada masalah, ya bapa sendiri yang hadapi. Jangan libatkan kami masyarakat yang tidak tahu apa-apa dan bawa-bawa adat,” pinta Onesimus. (OL-13)
Baca Juga: KPK Yakin Tokoh Adat Papua Dukung Pemeriksaan Lukas Enembe
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
Budi enggan memerincio jawaban lengkap para saksi saat diperiksa. Informasi detil dipaparkan dalam persidangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan rumah pribadi Ketua DPD PDIP Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
KPK menegaskan penyidik tidak mencabut CCTV saat penggeledahan di rumah Ono Surono terkait suap proyek Bekasi. Kamera disebut sengaja dimatikan oleh pihak keluarga.
KPK memperluas penggeledahan ke rumah legislator Jabar Ono Surono di Indramayu terkait kasus suap ijon proyek Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Program beasiswa afirmasi yang saat ini terdapat 1.623 mahasiswa Papua aktif menerima beasiswa, terdiri dari 1.347 di dalam negeri dan 276 di luar negeri.
Jabatan baru sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III memaksa Letjen Lucky kembali memasuki belantara Papua guna menegakkan kedaulatan NKRI.
Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Jayapura membuat air Danau Sentani meluap.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved