Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PENGUKUHAN Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala suku besar orang Papua masih terus menuai beragam penolakan. Onesimus Indey yang juga adalah cucu kandung Pahlawan Nasional dari Papua, Marthen Indey mengatakan, dirinya merasa terganggu dengan informasi itu.
"Kami masyarakat pesisir ini mulau dari Skouw sampai Sarmi, kami punya kepala suku masing-masing, kami punya Ondoafi. Kalau bapa Lukas sebagai Gubernur itu kami akui, tapi kalau sebagai kepala suku besar secara umum, saya tidak setuju. Panggil dulu semua Ondoafi dari kampung-kampung, dari semua suku-suku untuk nobatkan dia, baru kami akui," tegas Onesimus.
Menurut tokoh masyarakat Depapre, Kabupaten Jayapura ini, tidak mungkin seluruh wilayah Papua dengan sekitar 250 suku ini bisa memiliki satu orang kepala suku, karena semua suku sama kedudukannya dan sederajat.
"Semua suku dan kampung-kampung di wilayah pantai ini punya pemimpinnya masing-masing. Begitu juga suku-suku di pegunungan. Kalau Gubernur ya hanya satu, untuk umum bagi kami semua," kata Onesimus di Jayapura, Rabu (12/10/2022).
Informasi tentang pengangkatan Lukas sebagai kepala suku besar tersebut, adalah satu dari beragam informasi yang belakangan ini bermunculan dan membuat situasi di sekitar Jayapura ibarat api dalam sekam.
"Ini membuat kami resah, karena bisa mengganggu ketenteraman masyarakat di kampung-kampung," ujar Onesimus.
Keresahan Onesimus sangat beralasan lantaran masih banyak persoalan-persoalan lain terkait kasus Lukas Enembe yang menurutnya belum menemukan titik terang. Seperti, masih banyaknya para pendukung Lukas yang berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas, adanya kemungkinan upaya paksa yang bisa dilakukan KPK terhadap Lukas, serta tuntutan keluarga agar Lukas diperiksa oleh KPK di Lapangan terbuka dan disaksikan masyarakat.
“Sudahlah, bapa Lukas ikut saja proses hukum supaya masalah cepat selesai. Kasihan mereka yang jaga rumah bapa Lukas sudah berhari-hari kasih tinggal anak, isteri, dan pekerjaan mereka. Pulang ke rumah masing-masing sudah," tutur Onesimus prihatin.
Onesimus meminta Lukas Enembe untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan berani menghadapi hukum. "Kalau bapa Lukas sudah tahu ada masalah, ya bapa sendiri yang hadapi. Jangan libatkan kami masyarakat yang tidak tahu apa-apa dan bawa-bawa adat,” pinta Onesimus. (OL-13)
Baca Juga: KPK Yakin Tokoh Adat Papua Dukung Pemeriksaan Lukas Enembe
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved