Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KASUS Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK menimbulkan keresahan di masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom Bonefasius A. Muenda mengatakan, keresahan masyarakat yang terjadi hari ini erat kaitannya dengan keresahan masalah dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Kenyataan yang terjadi, terkait dana Otsus, masyarakat menyalahkan Pusat dan menyatakan Otsus tidak berhasil,” kata Bonefasius yang ditemui wartawan di kediamannya di Arso, Selasa (4/10/2022).
Padahal, lanjut Ketua Komisi C DPRD Keerom ini, Pusat sudah mengalokasikan dana dan memberikan kewenangan kepada kepala-kepala daerah untuk kelola dana tersebut.
“Pusat sudah memberikan hati, mau jantung lagi. Sebagai anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, kami sering memperdebatkan kemana dana Otsus ini pergi. Otsus itu mengalir dari saku ke saku. Saku orang-orang yang memangku jabatan,” ungkap Bonefasius.
Karena itu, mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom ini meminta kepada KPK tidak hanya menangkap Gubernur Lukas Enembe, tetapi juga menangkap bupati-bupati dan periksa dari kabupaten ke kabupaten.
“Kalau hanya Gubernur yang ditangkap berarti ada pembiaran di kabupaten-kabupaten. Kalau pembiaran ini terjadi maka proses pembinaan politik di Papua akan mandeg,’’ tegas Bonefasius.
Kepada kelompok pendukung Lukas Enembe yang hingga saat ini masih menjaga rumah kediaman Lukas Enembe, Bonefasius mengimbau untuk membubarkan diri dan tidak menghalang-halangi KPK melakukan tugas konstitusionalnya.
“Masyarakat harus bisa menerima KPK ambil Lukas untuk memberikan keterangan. Bukan malah melarang Lukas atau menghalang-halangi. Lukas sebagai seorang intelektual harus bisa menghadapi proses hukum,” kata Bonefasius.
Sebagai wakil rakyat dari Keerom, Bonefasius juga mengimbau masyarakat Kabupaten Keerom tidak ikut campur dalam persoalan hukum yang melilit Lukas Enembe. (OL-13)
Baca Juga: Masyarakat minta Lukas Enembe Taat Hukum agar Papua Tetap ...
Untuk lokasi tepatnya, gempa bumi di Papua itu berada di 3.55LS, 146.27BT atau 612 kilometer Tenggara dari Kabupaten Keerom.
Pentingnya kolaborasi/kemitraan antara pemerintah, industri, dan masyarakat petani dalam mengembangkan perkebunan sawit yang berkelanjutan secara ekonomi sosial dan lingkungan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi dengan magnitudo 7,1 terjadi di Keerom, Papua, Sabtu (7/10).
TUGAS Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) salah satunya ialah diwujudkan dalam bentuk kerja sama di bidang pertanian,
LANGKAH Anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP NasDem, H Ayep Zaki, dalam menata kebaikan membangun ekosistem pertanian bukan sekadar wacana.
Di Kabupaten Keerom, keberadaan food estate diharapkan dapat mengembalikan kejayaan ekonomi masyarakat.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved