Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan, hingga 27 September 2022, bantuan subsidi upah telah disalurkan kepada 7,77 juta penerima. Angka tersebut telah mencapai 48,3% dari total 16 juta orang yang memperoleh manfaat.
"Sampai saat ini untuk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur 7,77 juta. Artinya, sudah 48,3% yang sudah tersalur dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik," ujar Jokowi saat menyalurkan BSU di Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9).
Adapun, untuk bantuan langsung tunai (BLT) BBM, realisasi penyaluran sudah nyaris 100%.
Per hari ini, kepala negara menyebut sudah ada 19,7 juta masyarakat, dari total 20,6 juta, yang menerima stimulus tersebut.
"Yang berkaitan dengan BLT BBM, realisasi sampai hari ini 19,7 juta penerima manfaat. Artinya, sudah 95,9%, sudah hampir selesai," sambungnya.
Dengan kecepatan yang terus dilakukan, Jokowi meyakini proses penyaluran seluruh bantuan bisa selesai sebelum akhir tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, khusus di Sulawesi Tenggara, jumlah penerima BSU tercatat sebanyak 79,6 ribu orang. Realisasi penyaluran saat ini sudah mencapai 19,2 ribu atau 24,21%.
"Setiap minggu kami akan lakukan bertahap. Insyallah dalam satu bulan ini bisa terselesaikan," tandas Ida. (OL-8)
Untuk itu, Ombudsman Jakarta meminta Pemprov bisa memberikan bansos yang lebih baik kepada warga selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pemprov DKI Jakarta masih mengikuti arahan pemerintah pusat terkait BST yakni hanya diberikan empat kali masing-masing sekali di empat bulan.
Dinas Sosial DKI membuka layanan pengaduan terhadap warga yang menemukan pelanggaran.
SPRI memastikan ratusan keluarga tersebut belum menerima jenis bansos apapun selama pandemi covid-19. Aduan itu pun sudah disampaikan ke Dinsos DKI Jakarta.
BST di Jakarta memang terbagi dua yakni yang diberikan oleh Pemprov DKI berasal dari APBD DKI dan diberikan oleh PT Pos Indonesia yang berasal dari APBN.
JakOne Erte merupakan aplikasi layanan kepengurusan lingkungan di tingkat rukun tetangga (RT) dengan berbagai fitur yang memudahkan pengurus RT dalam melayani warganya.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved