Ganjar Gandeng BPK untuk Optimalisasi Anggaran Atasi Kenaikan BBM

SITUASI yang terjadi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), tidak cukup dengan kepemimpinan yang kuat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dibutuhkan juga keahlian dan kesadaran mengelola keuangan negara.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri serah terima jabatan Kepala Badan Pengawas Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (13/9). Ganjar mengatakan, situasi saat ini memunculkan potensi penyimpangan.

"Karena situasi eksternal seperti ini, kemarin juga ada pandemi, refocusing anggaran terjadi, kan itu punya potensi untuk menyimpang, maka governance harus tetap berjalan, regulasi harus diikuti, meskipun regulasinya juga kita sesuaikan," kata Ganjar.

Apalagi kenaikan harga BBM juga memicu inflasi. Ganjar mengatakan dalam penanganan atau merespons itu butuh ahli teknis atau orang yang paham betul dalam pengelolaan keuangan.

"Jadi ketika regulasi berubah, pintu-pintu dan jendela-jendela yang bikin bocornya anggaran musti disiapkan untuk ditutup," ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, pelatihan-pelatihan harus dilakukan untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola keuangan. Terkait hal ini BPK RI dapat membantu dengan memberikan pendampingan dan pelatihan.

Baca juga : Ini Upaya Jangka Pendek Ganjar Kendalikan Inflasi di Jawa Tengah

Bisa juga pelatihan dilakukan oleh internal pemerintah sendiri. Keterampilan mengelola keuangan ini menjadi penting sehingga level ahli perlu dalam pelaksanaan di lapangan.

“Presiden sudah mendorong dana tidak terduga bisa digunakan tetapi kan tidak boleh ngawur atau asal-asalan. Tenaga ahli ini teknisnya penting menjadi garda terdepan untuk menjaga akuntabilitasnya," tegasnya.

Selama ini Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah intens berkomunikasi dengan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Dari komunikasi itu selalu ada catatan-catatan hasil audit yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan. Buktinya Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Minimal dari keuangannya dulu, sekarang sudah WTP. Meskipun WTP tidak berarti sudah beres semua di dalamnya. Ada potensi yang masih harus kita perbaiki. Namun catatan-catatan itu yang hari ini penting untuk kabupaten/kota dan provinsi untuk memperbaiki diri," ungkap Ganjar.

Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, yang hadir dalam acara itu diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa model audit dan tata cara pengelolaan keuangan negara. Menurut Ganjar, paling tidak ada kesadaran dari pengelola keuangan negara untuk memperbaiki.

“Jangan ada korupsi, laporan selalu transparan, dan sekarang ditambah satu lagi kinerja. Maka tadi ada beberapa sampel yang diambil di kabupaten/kota seperti kinerja pengelolaan air, pengelolaan sampah, sehingga semakin hari makin akuntabel untuk pengelolaan keuangan," katanya. (RO/OL-7)