Pemkab Cianjur Targetkan Penyaluran BLT BBM Dilaksanakan Pada Oktober

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menargetkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) bisa dilaksanakan segera mungkin. Anggarannya akan dialokasikan dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

Bupati Cianjur, Herman Suherman, menjelaskan pemerintah pusat sudah menyiapkan dana BLT melalui Kementerian Sosial sebagai dampak naiknya harga BBM saat ini. Namun, sebut Herman, sesuai arahan dari pemerintah pusat juga, setiap pemerintah daerah harus menyiapkan dana tambahan sebagai bantalan sosial.

"Untuk kabupaten dan kota sudah diarahkan mengambil anggaran sekitar 2% dari DAU dan DBH. Sudah kami rumuskan. Sudah mapping. Tinggal teknisnya saja. Mudah-mudahan nanti di bulan depan, Oktober, sudah bisa terealisasikan," terang Herman, Kamis (8/9).

Namun, Herman tidak menyebut secara rinci besaran nominal 2% DAU dan DBH yang akan dialokasikan. Dalihnya, saat ini sedang dihitung kembali besaran lantaran besaran DAU dan DBH yang dialokasikan sebesar 2% bukan jumlah total yang diterima tahun ini.

"Jadi, alokasi 2% itu diambil dari sisa DAU dan DBH tahun ini. Jadi (DAU dan DBH) yang sudah terserap berapa, nah yang sisanya itu dialokasikan sebesar 2%," sebut Herman.

Kriteria penerima BLT BBM, sebut Herman, di antaranya untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial ataupun para pelaku jasa transportasi umum seperti ojek ataupun sopir angkutan umum. Secara global, kata Herman, sudah dirumuskan secara terperinci para penerimanya.

"Tinggal teknisnya saja. Kami sudah sosialisasikan kepada Forkopimda dan para stakeholder. Kami harapkan bisa lebih cepat (penyalurannya)," jelasnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, mengatakan arahan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus melakukan refokusing anggaran untuk membantu mengalokasikan tambahan dana BLT BBM. Anggarannya akan dialokasikan sebesar 2% dari sisa DAU dan DBH tahun ini.

"Ini sebagai dampak kenaikan harga BBM. Kita di daerah sifatnya substitusi karena pemerintah pusat juga sudah menyiapkan bantalan sosial itu. Tapi kita di daerah juga akan melengkapi," pungkasnya. (OL-15)